Penulis: Rahmat Surya

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, Pemprov Kaltim saat ini mulai melakukan hal baru dalam tata kelola uang digital melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Penerapan itu dilakukan Pemprov Kaltim sesuai amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Seperti disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, penerapan aturan ini tentunya memerlukan waktu dan bukanlah hal yang mudah.

"Bagaimana meyakinkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten kota bahwa melalui sistem ini kita sebagai pemerintahan memerlukan kecepatan, efisiensi, serta akuntabilitas yang lebih tinggi," ujar Akmal Malik, Jumat (28/6/2024).

Apalagi sistem penggunaan keuangan pemerintahan untuk sekarang masih banyak yang menerapkan sistem lama. "Bagaimana dalam proses pengambilan atau penyerahan anggaran yang dibutuhkan harus menggunakan sistem manual atau silaturahmi (bertemu)," katanya.

Maka dari itu jelasnya, dengan sistem KKPD, pastinya kecepatan transaksi dalam setiap kegiatan pasti akan lebih cepat, walaupun menurutnya untuk sekarang pihaknya masih fokus pada Uang Persediaan (UP).

"Tapi ke depan dengan kita yakin hadirnya KKPD akan mempercepat transaksi anggaran, tanpa harus menunggu bendahara mencairkan uang dulu," jelasnya.

Artinya, silahkan masing-masing pemegang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan kegiatan karena keuangannya telah tersedia di kartu KKPD.

Akmal Malik mengakui yang masih menjadi kendala ada pada kekuatan digitalisasi bank yang diberikan amanah untuk menjalankan program tersebut. "Sistem ini kan nantinya berjalan selama 24 jam, jadi ketika ada kegiatan atau tugas keluar Kalimantan dan butuh uang maka bisa secepatnya mengambil (transaksi)," jelasnya.

Dirinya mengungkapkan untuk anggaran yang digunakan dalam sistem KKPD tersebut skalanya masih kecil berkisar 40 persen. "Namanya juga masih percobaan dan UP kan cuman 40 persen, memang kita belum masuk dalam Tambahan Uang Persediaan (TUP) serta anggaran tambahan lainnya yang masih menerapkan sistem manual," terang Akmal Malik.

Editor: Maruly Z