Penulis: Ayu Norwahliyah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Samarinda akan memperkuat pendidikan politik melalui media sosial guna menjangkau pemilih muda sekaligus meningkatkan kesadaran berdemokrasi.

Kepala Badan Kesbangpol Samarinda, Yosua Laden mengatakan, metode sosialisasi yang selama ini didominasi oleh pertemuan tatap muka secara konvensional akan dipadukan dengan platform digital. Langkah ini diambil agar pesan pendidikan politik lebih mudah diterima oleh publik.

“Ke depan kami lebih banyak menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk menyosialisasikan pentingnya pendidikan politik,” kata Yosua.

Perubahan metode tersebut dilakukan karena tantangan pendidikan politik saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. 

Pemanfaatan media digital dinilai menjadi langkah yang jauh lebih efektif untuk merangkul masyarakat, khususnya generasi muda yang akan mendominasi porsi pemilih pada Pemilu 2029 mendatang.

Tujuan utama dari diversifikasi saluran edukasi ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai proses demokrasi, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilu.

“Supaya pemerintah bisa hadir memberikan pengetahuan terkait kebijakan, demokrasi, dan kehidupan politik,” terangnya.

Yosua menilai persoalan terbesar yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pemilu bukan hanya sebatas rendahnya partisipasi kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara (TPS), melainkan juga praktik politik uang yang hingga kini masih mengakar. 

Oleh sebab itu, masyarakat perlu dibekali keberanian secara kolektif untuk menolak segala bentuk pemberian menjelang hari pencoblosan demi meningkatkan kualitas demokrasi.

“Politik uang tidak mungkin bisa kami turunkan sendirian kalau masyarakat masih terus menerima uang. Kita harus berani menolak,” tegasnya.

Sebagai mantan camat yang pernah terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat akar rumput, Yosua mengaku praktik lancung tersebut masih ditemukan di berbagai daerah dengan nominal yang beragam. 

Di Samarinda sendiri, ia mengungkapkan transaksi menjelang pemungutan suara umumnya berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp500 ribu per pemilih. Bahkan pada kondisi tertentu, seperti pemungutan suara ulang (PSU), nilainya dapat melonjak jauh lebih besar.

Melihat kondisi tersebut, Kesbangpol kini mulai memperluas sasaran pendidikan politik ke lingkungan sekolah. Para siswa di tingkat SMP dan SMA dinilai sebagai calon pemilih potensial yang perlu dibekali pemahaman matang sejak dini, agar mampu menjadi agen perubahan di lingkungan terkecil mereka.

“Kami ingin mereka menjadi agen yang menyampaikan kepada keluarga untuk mengubah pola berpikir terhadap politik uang,” pungkasnya. 

Editor: Erwin