Penulis: Ayu Norwahliyah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Keluhan orang tua terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai membuat sebagian calon siswa terlempar jauh dari sekolah tujuan mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda. 

Persoalan tersebut diduga akibat tingginya persaingan calon peserta didik dalam memperebutkan kursi di SMP negeri, sehingga belum sebanding dengan total lulusan SD.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Samarinda Wahiduddin menjelaskan,  jalur domisili bekerja dengan mengukur jarak antara rumah calon peserta didik dan sekolah tujuan. Namun, implementasi mekanisme tersebut tetap harus menyesuaikan kapasitas daya tampung yang tersedia di masing-masing sekolah.

Pada kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi, jumlah pendaftar kerap melampaui daya muat sekolah. Kondisi inilah yang memicu tidak semua siswa yang tinggal di dekat lingkungan sekolah dapat lolos seleksi.

“Kalau jumlah pendaftarnya melebihi daya tampung, tentu ada yang tidak tertampung,” kata Wahiduddin, Kamis (2/7/2026).

Seperti kondisi di kawasan Jalan Juanda yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain seperti Palaran. Meski jumlah SMP di kawasan tersebut relatif lebih banyak, tingginya angka pendaftar tetap membuat tensi persaingan menjadi sangat ketat.

“Walaupun sekolahnya (Juanda) lebih banyak, tetap ada yang tidak tertampung karena jumlah pendaftarnya juga sangat besar,” ujarnya.

Secara teknis, Wahiduddin menyebutkan pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan sesuai dengan mekanisme dan tidak ditemukan gangguan sistem yang signifikan. 

Sebelum resmi diterapkan, aplikasi penerimaan siswa baru tersebut telah melalui berbagai tahapan simulasi bersama seluruh pihak sekolah. Bahkan, pihak panitia juga membuka layanan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan saat mengoperasikan aplikasi pendaftaran.

“Secara teknis tidak ada trouble and error yang berarti. Aplikasi juga sudah disimulasikan berulang kali sebelum digunakan,” tegasnya.

Terkait sistem tersebut, pengelolaan aplikasi berada sepenuhnya di bawah kendali Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), sehingga Disdikbud tidak memiliki kewenangan mandiri untuk mengubah maupun mengakses basis data sistem itu.

Menanggapi dugaan perubahan titik koordinat yang sebelumnya diadukan sejumlah orang tua melalui Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA), Wahiduddin menilai hal tersebut kecil kemungkinannya terjadi apabila hanya dialami oleh satu peserta.

Sebab, seluruh proses pendaftaran menggunakan satu server terpusat. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan sistem, dampaknya pasti akan dirasakan oleh seluruh pendaftar secara massal, bukan hanya individu tertentu.

“Kalau satu orang berubah, berarti seluruh pendaftar juga berubah. Karena servernya satu, tidak mungkin hanya menimpa satu orang,” jelasnya.

Lebih lanjut, keterbatasan alokasi kursi di SMP negeri menjadi faktor utama mencuatnya keluhan terkait siswa yang tidak lolos seleksi. 

Secara akumulatif, total daya tampung SMP negeri dan swasta di Kota Tepian memang mencapai 14.512 kursi, angka yang sebenarnya melampaui jumlah total lulusan SD tahun ini yang tercatat sebanyak 13.079 siswa.

Namun, jika dibedah secara rinci, SMP negeri hanya menyediakan 10.053 kursi, sementara sisanya sebanyak 4.459 kursi ditawarkan oleh sektor swasta. Artinya, dengan total lulusan SD yang mencapai 13.079 anak, terdapat sekitar 3.000 lebih calon siswa yang dipastikan tidak akan tertampung di sekolah negeri dan harus dialihkan ke sekolah swasta.

Berdasarkan data pemetaan Disdikbud Samarinda, daya tampung total (gabungan negeri dan swasta) di seluruh wilayah rayon sebenarnya masih berada di angka aman untuk menyerap lulusan di wilayah masing-masing. Di Rayon 1 (Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Palaran) misalnya, tersedia total kuota 2.999 kursi untuk 2.936 lulusan.

Kemudian di Rayon 2 (Samarinda Kota, Samarinda Ilir, Sambutan) disediakan total 3.305 kursi untuk 2.890 lulusan SD. Sementara di Rayon 3 (Samarinda Utara, Sungai Pinang) memiliki kapasitas gabungan 3.514 kursi guna menampung 3.074 pelajar, dan Rayon 4 (Samarinda Ulu, Sungai Kunjang) menyediakan alokasi terbesar yakni 4.628 kursi untuk 4.179 lulusan.

Melalui rincian tersebut, ditegaskan bahwa masalah SPMB bukan disebabkan oleh kurangnya daya tampung kota secara keseluruhan, melainkan akibat penumpukan pilihan calon siswa yang hanya menyasar sekolah negeri.

“Kalau semua lulusan masuk ke sekolah negeri, sekolah swasta akan kolaps. Karena memang sistem pendidikan kita terdiri dari sekolah negeri dan swasta,” ujarnya.

Saat ini, Disdikbud Samarinda masih menunggu rampungnya proses daftar ulang yang berlangsung hingga 4 Juli mendatang untuk memetakan sekolah mana saja yang masih menyisakan kuota kosong. 

Hasil pendataan final tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sebagai dasar penentuan mekanisme pengisian sisa kursi yang belum terisi.

Kendati demikian, pihaknya belum dapat memastikan apakah 32 calon siswa yang berkasnya telah diserahkan oleh TRC PPA kepada DPRD Samarinda akan memperoleh sekolah yang sesuai dengan lingkungan domisili mereka.

“Belum bisa dipastikan karena kami masih menunggu hasil daftar ulang. Setelah itu baru diketahui sekolah mana yang kuotanya masih tersedia dan mekanisme pengisiannya akan kami laporkan kepada pimpinan,” pungkasnya. 

Editor: Erwin