Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kini tengah menggodok strategi untuk memperluas jangkauan perlindungan bagi perempuan dan anak. 

Melalui serangkaian diskusi intensif, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan solusi konkret bagi kelompok rentan yang sedang menghadapi persoalan spesifik.

Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan Kualitas Keluarga, Perempuan, dan Hak Anak (PK2PHA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kukar, Barliang, mengatakan fokus utama dari langkah ini adalah memastikan setiap korban atau masyarakat yang membutuhkan bantuan, mendapatkan penanganan khusus yang aman dan terintegrasi.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Kukar berencana menyulap salah satu aset daerah yang ada menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) khusus anak dan perempuan. 

Fasilitas ini didesain khusus untuk memberikan ruang yang aman, nyaman, serta menjamin kerahasiaan identitas masyarakat yang melakukan konseling atau pendampingan.

Sembari menunggu persiapan fisik gedung rampung, program-program yang sudah berjalan di Dinas DPPPA dipastikan akan tetap bergulir seperti biasa.

“Kami berencana mengoptimalisasi salah satu aset daerah untuk dijadikan mal pelayanan anak dan juga perempuan. Sambil menunggu proses persiapan itu, inovasi yang sudah dilakukan DPPPA tetap dilanjutkan,” kata Barliang, Rabu (1/7/2026).

Lanjutnya, fokus ini tidak hanya berpusat di pusat kabupaten, Pemkab Kukar juga ingin memastikan kemudahan akses ini menyentuh masyarakat di wilayah pedalaman. 

Melalui pengembangan inovasi perangkat daerah, pemerintah berencana menghadirkan layanan tersebut di tingkat wilayah yang lebih dekat dengan warga. Langkah ini diharapkan mampu memangkas jarak bagi warga yang membutuhkan pertolongan cepat tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

“Diskusi kami kemarin upaya kita untuk memperbaiki dan mewujudkan Mini Mal Pelayanan Publik yang ada di setiap kecamatan di Kukar,” tutupnya.

Editor: Erwin