Penulis: Ayu Norwahliyah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Sembilan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda hingga kini masih lowong. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memastikan belum ada jadwal pemanggilan calon peserta karena proses penyaringan masih berlangsung melalui sistem manajemen talenta.

“Kami masih menyaring nama-nama yang berada di box tinggi dan memenuhi seluruh persyaratan untuk menduduki jabatan JPT,” kata Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kota Samarinda, Maradona Abdullah, Rabu (1/7/2026).

Pengisian jabatan tersebut kini sepenuhnya menggunakan sistem manajemen talenta yang sebelumnya telah diterapkan pada proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda.

Dalam mekanisme tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) dipetakan ke dalam sembilan kategori atau box berdasarkan kompetensi, potensi, kinerja, disiplin, pangkat, serta rekam jejak karier. Khusus untuk pengisian JPT, BKPSDM hanya akan memanggil pejabat administrator yang berada pada box 7, 8, dan 9 atau box star.

Namun, penempatan pada kategori tertinggi itu bukan menjadi satu-satunya syarat. Setiap calon juga harus memenuhi ketentuan lain, mulai dari kepangkatan minimal, masa kerja sebagai administrator, hingga pengalaman pada bidang instansi yang akan diduduki. “Makanya prosesnya harus selektif,” katanya.

Karena itu, pihaknya pun tidak ingin terburu-buru memanggil peserta sebelum seluruh data dinyatakan valid. Langkah tersebut dilakukan agar tidak ada calon yang gugur hanya karena persyaratan belum lengkap.

“Jangan sampai sudah diundang ternyata tidak memenuhi syarat. Itu justru akan menimbulkan persoalan,” tegasnya.

Saat ini, terdapat sembilan JPT yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt), yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Kemudian, ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Sekretaris DPRD, Inspektur Kota Samarinda, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Selain sembilan posisi utama itu, secara keseluruhan terdapat sekitar 40 jabatan struktural yang masih lowong, mulai dari eselon II, III, hingga IV.

Sebagai informasi, jabatan Plt yang kini mengisi kekosongan hanya dapat bertugas selama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali sehingga maksimal mencapai enam bulan. Setelah tenggat tersebut, pemerintah harus menunjuk figur baru apabila pejabat definitif belum ditetapkan.

“Kalau belum ada pejabat definitif, nanti bisa dilakukan pergantian PLT,” jelasnya.

Proses pengisian sembilan JPT tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun ini. Setelah penyaringan selesai, tahapan berikutnya adalah pemanggilan peserta, kalibrasi, serta uji kompetensi sebelum tiga nama terbaik disampaikan kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun, untuk dipilih.

“Jadi yang menentukan adalah sistem, bukan lagi kedekatan ataupun faktor lainnya. Orang-orang terbaik yang akan dipanggil untuk mengisi jabatan,” pungkasnya. 

Editor: Erwin