3 menit baca4 kali dibaca
Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Proyek pembangunan jalan tembusan menuju Pasar Pagi dari Jalan Mas Tumenggung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diprotes warga dan pedagang setempat.
Fasilitas yang bakal dibangun di depan deretan toko itu dinilai menutup akses usaha, menyulitkan mobilitas warga, hingga dikhawatirkan menghambat kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran.
Perwakilan warga dan pedagang Jalan Mas Tumenggung, Ronald mengatakan masyarakat tidak menolak pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah. Namun, mereka keberatan dengan pemasangan pagar dan pot bunga di depan toko karena dinilai justru menghambat aktivitas ekonomi warga.
Keberadaannya membuat akses menuju tempat usaha semakin terbatas. Padahal, sebelumnya warga telah meminta agar kawasan tersebut dibersihkan dari aktivitas pedagang kaki lima yang menutupi akses jalan sehingga mobilitas masyarakat dan pelanggan bisa lebih lancar.
“Dari warga itu sudah jelas sekali pagar dan pot bunga itu tidak bisa dilanjutkan karena itu jelas menutupi toko serta menghambat akses usaha dari warga sendiri,” kata Ronald usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Samarinda pada Jumat (6/11/2026).
Selain pagar dan pot bunga, warga juga meminta tunggul yang berada di depan kawasan pertokoan dibongkar. Keberadaannya dikhawatirkan menyulitkan kendaraan darurat apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran atau kondisi medis yang membutuhkan penanganan cepat.
Akses kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans harus tetap diperhatikan dalam penataan kawasan tersebut. Sebab, kondisi darurat membutuhkan jalur masuk yang tidak terhalang bangunan maupun fasilitas lainnya.
“Kami sarankan untuk dibongkar karena kalau ada kebakaran atau apa, mobil pemadam itu dan ambulans akan susah sekali untuk masuk,” ujarnya.
Kekhawatiran tidak hanya menyangkut akses usaha dan kendaraan darurat. Mereka juga menyoroti ketinggian jalan yang disebut mencapai hampir 60 sentimeter (cm) di atas bangunan toko. Kondisi ini dikhawatirkan memicu genangan hingga banjir saat musim hujan.
Bahkan, keberadaan pagar yang telah dipendekkan dinilai tetap menutup pandangan dan akses toko apabila dihitung dari posisi badan jalan yang lebih tinggi.
Ronald menyebut, dampak pembangunan tersebut dirasakan langsung oleh sedikitnya tujuh rumah toko (ruko). Namun, jika dihitung dengan karyawan dan orang-orang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas usaha di kawasan itu, jumlahnya diperkirakan mencapai 50 hingga 60 orang.
Ia juga mengeluhkan minimnya pelibatan warga sebelum pembangunan pagar dan fasilitas tersebut dilaksanakan. Ronald mengaku masyarakat tidak pernah diundang dalam rapat maupun pertemuan untuk membahas rencana pembangunan.
Mereka justru mengetahui rencana tersebut dari para pekerja yang berada di lapangan, dan kemudian mempertanyakan fungsi dan bentuk pembangunan yang akan dilakukan, tetapi tidak memperoleh penjelasan secara pasti.
“Saya bisa katakan sosialisasi itu tidak ada. Kami tidak pernah diundang untuk hadir dalam rapat atau pertemuan,” tegasnya.
Informasi mengenai rencana pembangunan pagar sebenarnya sudah terdengar sejak tiga hingga empat bulan lalu. Sementara pengerjaan pagar mulai terlihat sekitar satu bulan terakhir. Namun, selama periode tersebut warga mengaku tidak mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai rencana penataan kawasan.
Kondisi itu membuat warga merasa tidak nyaman karena aktivitas pembangunan terus berlangsung di sekitar tempat usaha mereka. Bahkan, keberadaan pagar sempat membuat seorang pelanggan terjatuh saat beraktivitas di kawasan tersebut.
Ronald inginkan pemerintah tidak mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat, terlebih kondisi ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha kecil. Aktivitas sejumlah usaha di kawasan itu turut menopang kehidupan karyawan dan keluarga mereka.
Warga mendukung penataan kawasan, termasuk penertiban pedagang kaki lima yang sebelumnya menghambat akses pertokoan. Bahkan, masyarakat menyatakan kesediaannya untuk ikut menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan agar kawasan tersebut tidak kembali semrawut.
Tetapi, penataan diharapkan tidak justru menghadirkan persoalan baru bagi warga yang sudah lebih dahulu menjalankan usaha di kawasan itu.
Ronald juga menyoroti status lahan di kawasan tersebut yang menurutnya merupakan fasilitas umum dan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU), sehingga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penataan.
Ia berharap hasil pertemuan bersama anggota dewan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat menjadi bahan pertimbangan Pemkot Samarinda sebelum melanjutkan pembangunan fasilitas.
“Pemerintah selalu mengatakan pembangunan untuk masyarakat, ini masyarakatnya saja susah,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Fasilitas yang bakal dibangun di depan deretan toko itu dinilai menutup akses usaha, menyulitkan mobilitas warga, hingga dikhawatirkan menghambat kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran.
Perwakilan warga dan pedagang Jalan Mas Tumenggung, Ronald mengatakan masyarakat tidak menolak pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah. Namun, mereka keberatan dengan pemasangan pagar dan pot bunga di depan toko karena dinilai justru menghambat aktivitas ekonomi warga.
Keberadaannya membuat akses menuju tempat usaha semakin terbatas. Padahal, sebelumnya warga telah meminta agar kawasan tersebut dibersihkan dari aktivitas pedagang kaki lima yang menutupi akses jalan sehingga mobilitas masyarakat dan pelanggan bisa lebih lancar.
“Dari warga itu sudah jelas sekali pagar dan pot bunga itu tidak bisa dilanjutkan karena itu jelas menutupi toko serta menghambat akses usaha dari warga sendiri,” kata Ronald usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Samarinda pada Jumat (6/11/2026).
Selain pagar dan pot bunga, warga juga meminta tunggul yang berada di depan kawasan pertokoan dibongkar. Keberadaannya dikhawatirkan menyulitkan kendaraan darurat apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran atau kondisi medis yang membutuhkan penanganan cepat.
Akses kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans harus tetap diperhatikan dalam penataan kawasan tersebut. Sebab, kondisi darurat membutuhkan jalur masuk yang tidak terhalang bangunan maupun fasilitas lainnya.
“Kami sarankan untuk dibongkar karena kalau ada kebakaran atau apa, mobil pemadam itu dan ambulans akan susah sekali untuk masuk,” ujarnya.
Kekhawatiran tidak hanya menyangkut akses usaha dan kendaraan darurat. Mereka juga menyoroti ketinggian jalan yang disebut mencapai hampir 60 sentimeter (cm) di atas bangunan toko. Kondisi ini dikhawatirkan memicu genangan hingga banjir saat musim hujan.
Bahkan, keberadaan pagar yang telah dipendekkan dinilai tetap menutup pandangan dan akses toko apabila dihitung dari posisi badan jalan yang lebih tinggi.
Ronald menyebut, dampak pembangunan tersebut dirasakan langsung oleh sedikitnya tujuh rumah toko (ruko). Namun, jika dihitung dengan karyawan dan orang-orang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas usaha di kawasan itu, jumlahnya diperkirakan mencapai 50 hingga 60 orang.
Ia juga mengeluhkan minimnya pelibatan warga sebelum pembangunan pagar dan fasilitas tersebut dilaksanakan. Ronald mengaku masyarakat tidak pernah diundang dalam rapat maupun pertemuan untuk membahas rencana pembangunan.
Mereka justru mengetahui rencana tersebut dari para pekerja yang berada di lapangan, dan kemudian mempertanyakan fungsi dan bentuk pembangunan yang akan dilakukan, tetapi tidak memperoleh penjelasan secara pasti.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
“Saya bisa katakan sosialisasi itu tidak ada. Kami tidak pernah diundang untuk hadir dalam rapat atau pertemuan,” tegasnya.
Informasi mengenai rencana pembangunan pagar sebenarnya sudah terdengar sejak tiga hingga empat bulan lalu. Sementara pengerjaan pagar mulai terlihat sekitar satu bulan terakhir. Namun, selama periode tersebut warga mengaku tidak mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai rencana penataan kawasan.
Kondisi itu membuat warga merasa tidak nyaman karena aktivitas pembangunan terus berlangsung di sekitar tempat usaha mereka. Bahkan, keberadaan pagar sempat membuat seorang pelanggan terjatuh saat beraktivitas di kawasan tersebut.
Ronald inginkan pemerintah tidak mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat, terlebih kondisi ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha kecil. Aktivitas sejumlah usaha di kawasan itu turut menopang kehidupan karyawan dan keluarga mereka.
Warga mendukung penataan kawasan, termasuk penertiban pedagang kaki lima yang sebelumnya menghambat akses pertokoan. Bahkan, masyarakat menyatakan kesediaannya untuk ikut menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan agar kawasan tersebut tidak kembali semrawut.
Tetapi, penataan diharapkan tidak justru menghadirkan persoalan baru bagi warga yang sudah lebih dahulu menjalankan usaha di kawasan itu.
Ronald juga menyoroti status lahan di kawasan tersebut yang menurutnya merupakan fasilitas umum dan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU), sehingga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penataan.
Ia berharap hasil pertemuan bersama anggota dewan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat menjadi bahan pertimbangan Pemkot Samarinda sebelum melanjutkan pembangunan fasilitas.
“Pemerintah selalu mengatakan pembangunan untuk masyarakat, ini masyarakatnya saja susah,” pungkasnya.
Editor: Erwin
1.226 kali dibaca
Pusat gempa berada di darat 130 km barat laut Kep. Mentawai
06 Nov 2026, 17:30:55 WIB • Kedalaman 17 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 6 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.34
Dzuhur
11.59
Ashar
15.19
Maghrib
18.02
Isya
19.13
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
