2 menit baca1 kali dibaca
Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menerima alokasi Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp10 Miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hanya saja besarnya bantuan tersebut belum dapat langsung ditindaklanjuti karena pemerintah daerah masih menunggu kepastian petunjuk teknis (juknis) penggunaan anggaran dari pemerintah pusat.
Wakil Bupati Berau Gamalis menyambut positif alokasi bantuan tersebut dan berharap dana itu dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menangani karhutla, mulai dari peningkatan sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana, hingga pembenahan sistem dan teknis pemadaman di lapangan.
Pemanfaatan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan riil daerah agar tidak hanya berorientasi pada penanganan kebakaran, tetapi juga mendukung pemulihan area yang terdampak. "Kami berharap dana Banpres ini betul-betul dimanfaatkan secara tepat sasaran," kata Gamalis.
Selain Kabupaten Berau, alokasi Banpres untuk penanganan karhutla juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp20 Miliar dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp15 Miliar.
Gamalis menilai kondisi karhutla di Berau saat ini mulai menunjukkan perkembangan positif. Jumlah titik api disebut telah jauh menurun dibandingkan periode awal kebakaran. Aktivitas kebakaran pun tidak lagi berlangsung secara masif seperti sebelumnya.
Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menyusun prioritas penggunaan anggaran. Sebab, kebutuhan penanganan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, tetapi juga penanganan lahan bekas terbakar dan kesiapan personel menghadapi potensi kebakaran berikutnya.
"Saya harap bantuan itu tidak hanya mendukung upaya pemadaman, tetapi juga dapat menunjang penanganan lahan bekas terbakar," ucap Gamalis lagi.
Pemkab Berau belum dapat menentukan secara terperinci program yang akan dibiayai melalui bantuan tersebut. Gamalis mengaku masih menunggu kejelasan apakah pemerintah pusat telah menetapkan batasan maupun skema khusus terkait peruntukan dana Banpres.
"Saya belum tahu pasti apakah bantuan ini disertai skema peruntukan dari pusat atau tidak," ungkapnya.
Kejelasan aturan diperlukan agar perencanaan daerah tidak bertentangan dengan ketentuan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Dengan demikian, setiap kebutuhan dapat dipetakan secara tepat sebelum dana direalisasikan.
Pemkab Berau pun akan memastikan pengelolaan bantuan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Gamalis berharap anggaran Rp10 Miliar tersebut benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penguatan penanganan karhutla, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman kebakaran pada masa mendatang.
"Jangan sampai anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang terpenting, bantuan ini benar-benar memberikan manfaat bagi daerah," tutup Gamalis.
Editor: Aspian Nur
Hanya saja besarnya bantuan tersebut belum dapat langsung ditindaklanjuti karena pemerintah daerah masih menunggu kepastian petunjuk teknis (juknis) penggunaan anggaran dari pemerintah pusat.
Wakil Bupati Berau Gamalis menyambut positif alokasi bantuan tersebut dan berharap dana itu dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menangani karhutla, mulai dari peningkatan sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana, hingga pembenahan sistem dan teknis pemadaman di lapangan.
Pemanfaatan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan riil daerah agar tidak hanya berorientasi pada penanganan kebakaran, tetapi juga mendukung pemulihan area yang terdampak. "Kami berharap dana Banpres ini betul-betul dimanfaatkan secara tepat sasaran," kata Gamalis.
Selain Kabupaten Berau, alokasi Banpres untuk penanganan karhutla juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp20 Miliar dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp15 Miliar.
Gamalis menilai kondisi karhutla di Berau saat ini mulai menunjukkan perkembangan positif. Jumlah titik api disebut telah jauh menurun dibandingkan periode awal kebakaran. Aktivitas kebakaran pun tidak lagi berlangsung secara masif seperti sebelumnya.
Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menyusun prioritas penggunaan anggaran. Sebab, kebutuhan penanganan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, tetapi juga penanganan lahan bekas terbakar dan kesiapan personel menghadapi potensi kebakaran berikutnya.
"Saya harap bantuan itu tidak hanya mendukung upaya pemadaman, tetapi juga dapat menunjang penanganan lahan bekas terbakar," ucap Gamalis lagi.
Pemkab Berau belum dapat menentukan secara terperinci program yang akan dibiayai melalui bantuan tersebut. Gamalis mengaku masih menunggu kejelasan apakah pemerintah pusat telah menetapkan batasan maupun skema khusus terkait peruntukan dana Banpres.
"Saya belum tahu pasti apakah bantuan ini disertai skema peruntukan dari pusat atau tidak," ungkapnya.
Kejelasan aturan diperlukan agar perencanaan daerah tidak bertentangan dengan ketentuan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Dengan demikian, setiap kebutuhan dapat dipetakan secara tepat sebelum dana direalisasikan.
Pemkab Berau pun akan memastikan pengelolaan bantuan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Gamalis berharap anggaran Rp10 Miliar tersebut benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penguatan penanganan karhutla, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman kebakaran pada masa mendatang.
"Jangan sampai anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang terpenting, bantuan ini benar-benar memberikan manfaat bagi daerah," tutup Gamalis.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
1.225 kali dibaca
Pusat gempa berada di darat 40 km timur laut Sigi
04 Nov 2026, 14:56:34 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Rabu, 4 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.34
Dzuhur
11.59
Ashar
15.18
Maghrib
18.02
Isya
19.13
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
