Program ini melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bankaltimra, kecamatan hingga desa.
“Jadi kita datang menjemput bola langsung ke pelaku usaha, jika belum ada izinnya maka pengusaha akan dilayani oleh pihak perizinan, tanahnya akan di sinkronkan dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dikaji pengelolaannya apakah tidak mengganggu keberlangsungan hidup burung walet oleh Badan Lingkungan Hidup dan pihak Bankaltimra pun ada jika ingin langsung membayar pajaknya,” terang Totok.
Totok mengakui, ada sebagian pengusaha walet yang keberatan membayar pajak lantaran sarang yang dibangun belum menghasilkan. Karena itu, Pemkab Kukar baru akan memungut pajak apabila sarang burung walet telah berproduksi.
“Selalu ada resistensi dari masyarakat, jadi jangan salah paham dulu. Kami dan OPD terkait melakukan pelurusan presepsi dengan masyarakat karena yang dipungut itu adalah hasil produksi dan penjualannya, itu yang harus dipahami oleh masyarakat,” jelas Totok.
Ia berharap para pengusaha walet sadar akan kewajiban membayar pajak. “Harapannya masyarakat bisa menyadari dan memahami dengan keikhlasan untuk membayar pajak sehingga PAD juga meningkat,” harapnya. (rf218)
Program ini melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bankaltimra, kecamatan hingga desa.
“Jadi kita datang menjemput bola langsung ke pelaku usaha, jika belum ada izinnya maka pengusaha akan dilayani oleh pihak perizinan, tanahnya akan di sinkronkan dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dikaji pengelolaannya apakah tidak mengganggu keberlangsungan hidup burung walet oleh Badan Lingkungan Hidup dan pihak Bankaltimra pun ada jika ingin langsung membayar pajaknya,” terang Totok.
Totok mengakui, ada sebagian pengusaha walet yang keberatan membayar pajak lantaran sarang yang dibangun belum menghasilkan. Karena itu, Pemkab Kukar baru akan memungut pajak apabila sarang burung walet telah berproduksi.
“Selalu ada resistensi dari masyarakat, jadi jangan salah paham dulu. Kami dan OPD terkait melakukan pelurusan presepsi dengan masyarakat karena yang dipungut itu adalah hasil produksi dan penjualannya, itu yang harus dipahami oleh masyarakat,” jelas Totok.
Ia berharap para pengusaha walet sadar akan kewajiban membayar pajak. “Harapannya masyarakat bisa menyadari dan memahami dengan keikhlasan untuk membayar pajak sehingga PAD juga meningkat,” harapnya. (rf218)