Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar Ahmad Yani yang menyebut desakan tersebut karena adanya aduan dan keluhan dari lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah naungan Kementerian Agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), yang merasa belum tersentuh secara adil oleh program tersebut. "Program ini kan dari pemerintah, oleh sebab itu tidak boleh diskriminatif terhadap status maupun jenis lembaga pendidikan," kata Yani Senin (16/11/2026).
Sekolah negeri dan swasta, termasuk madrasah, berhak mendapatkan perhatian yang sama sepanjang memenuhi kriteria penerima bantuan. "Kalau mereka memang berhak untuk menerima itu, mekanismenya harus diatur seperti penambahan kuota. Mereka semua harus mendapatkan, baik dari tingkat SD maupun SMP, negeri maupun swasta," ucap Yani lagi.
Selain menyoroti pemerataan antarsekolah, Ahmad Yani juga mengusulkan agar Pemkab Kukar mempertimbangkan reformasi skema distribusi dengan memprioritaskan kemampuan ekonomi keluarga siswa. Bantuan seragam gratis tidak harus disamaratakan ke seluruh siswa tanpa memandang status ekonomi orang tua.
"Siswa dari keluarga kurang mampu harusnya ditempatkan sebagai prioritas untuk menerima bantuan itu, sementara keluarga yang tergolong mampu diimbau untuk memenuhi kebutuhan seragam secara mandiri," paparnya.
Kebijakan penyaringan ini dinilai dapat menjadi langkah efisiensi anggaran daerah yang efektif, tanpa mencederai tujuan utama program untuk meringankan beban pendidikan masyarakat. "Karena memang harus ada pemilahan. Yang mampu tidak perlu dibantu, sedangkan yang tidak mampu harus dibantu," jelasnya.
Sebagai contoh, pejabat atau masyarakat dari kalangan mampu semestinya dengan kesadaran sendiri menolak fasilitas tersebut agar alokasi anggaran bisa dialihkan kepada warga yang jauh lebih membutuhkan. "kKalau itu ditujukan ke saya, pasti menolak. Bantuan itu lebih baik digunakan untuk masyarakat lain yang memang membutuhkan," jelas Yani.
Usulan ini murni merupakan fungsi pengawasan sekaligus masukan konstruktif dari DPRD kepada pemerintah daerah untuk menyempurnakan regulasi dan mekanisme di lapangan.
Editor: Aspian Nur
Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar Ahmad Yani yang menyebut desakan tersebut karena adanya aduan dan keluhan dari lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah naungan Kementerian Agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), yang merasa belum tersentuh secara adil oleh program tersebut. "Program ini kan dari pemerintah, oleh sebab itu tidak boleh diskriminatif terhadap status maupun jenis lembaga pendidikan," kata Yani Senin (16/11/2026).
Sekolah negeri dan swasta, termasuk madrasah, berhak mendapatkan perhatian yang sama sepanjang memenuhi kriteria penerima bantuan. "Kalau mereka memang berhak untuk menerima itu, mekanismenya harus diatur seperti penambahan kuota. Mereka semua harus mendapatkan, baik dari tingkat SD maupun SMP, negeri maupun swasta," ucap Yani lagi.
Selain menyoroti pemerataan antarsekolah, Ahmad Yani juga mengusulkan agar Pemkab Kukar mempertimbangkan reformasi skema distribusi dengan memprioritaskan kemampuan ekonomi keluarga siswa. Bantuan seragam gratis tidak harus disamaratakan ke seluruh siswa tanpa memandang status ekonomi orang tua.
"Siswa dari keluarga kurang mampu harusnya ditempatkan sebagai prioritas untuk menerima bantuan itu, sementara keluarga yang tergolong mampu diimbau untuk memenuhi kebutuhan seragam secara mandiri," paparnya.
Kebijakan penyaringan ini dinilai dapat menjadi langkah efisiensi anggaran daerah yang efektif, tanpa mencederai tujuan utama program untuk meringankan beban pendidikan masyarakat. "Karena memang harus ada pemilahan. Yang mampu tidak perlu dibantu, sedangkan yang tidak mampu harus dibantu," jelasnya.
Sebagai contoh, pejabat atau masyarakat dari kalangan mampu semestinya dengan kesadaran sendiri menolak fasilitas tersebut agar alokasi anggaran bisa dialihkan kepada warga yang jauh lebih membutuhkan. "kKalau itu ditujukan ke saya, pasti menolak. Bantuan itu lebih baik digunakan untuk masyarakat lain yang memang membutuhkan," jelas Yani.
Usulan ini murni merupakan fungsi pengawasan sekaligus masukan konstruktif dari DPRD kepada pemerintah daerah untuk menyempurnakan regulasi dan mekanisme di lapangan.
Editor: Aspian Nur