Penulis: Muhammad Anshori
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Kuasa hukum para guru dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JKM, Supardi, mendesak pengurus Koperasi Dharma Bakti untuk segera membayarkan hak-hak puluhan anggotanya yang telah memasuki masa purna tugas. Hak tersebut mencakup simpanan pokok, simpanan wajib, hingga Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dinilai mandek selama bertahun-tahun.
Supriadi mengungkapkan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan pihaknya, terdapat sekitar 40 anggota sebagian di antaranya telah bergabung sejak tahun 1928 yang belum menerima haknya.
Lebih ironisnya lagi, kondisi kas koperasi saat ini hanya tersisa sekitar Rp10 juta lebih, angka ini dinilai sangat jauh dari total kewajiban yang seharusnya diterima para anggota koperasi.
“Sangat disayangkan sekali, koperasi seharusnya dapat menyejahterakan anggota tapi faktanya justru sebaliknya. Kalau dihitung dari 40 orang saja, simpanan wajib mereka nilainya jauh di atas saldo kas yang ada sekarang,” kata Supardi kepada Korankaltin.com, Minggu (15/11/2026).
Dalam penelusurannya terhadap laporan tahunan koperasi pada 2025, tim kuasa hukum menemukan sejumlah kejanggalan pengelolaan keuangan. Kata dia, terdapat penyaluran pinjaman dengan nilai cukup besar yakni mencapai Rp50 juta hingga Rp100 juta tanpa disertai pinjaman yang jelas, bahkan diduga mengalir kepada pihak yang bukan merupakan anggota koperasi.
Selain itu, kata dia, ditemukan pula kejanggalan pencatatan pada pembiayaan angka rencana dan realisasi senilai Rp99 juta dengan realisasi mencapai Rp350 juta, padahal dalam laporan ketua koperasi pada 2022 pos tersebut tercatat sudah lunas.
“Lebih memprihatinkan lagi, ada selentingan kalau anggota ingin haknya cair, mereka diminta menagih sendiri ke pihak yang berutang. Ini keliru, koperasi sebagai badan hukum yang wajib menagih, bukan dibebankan kepada anggota,” tegasnya.
Terkait langkah lanjutan, Supardi menyatakan pihaknya masih mengedepankan pendekatan persuasif dan kekeluargaan dengan menemui jajaran pengurus koperasi guna mencari solusi penyelesaian hak para guru tersebut.
Namun, jika itikad baik tersebut tidak mendapat respons positif, pihaknya siap melayangkan somasi hingga menempuh jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana.
“Harapan kami sebelum melangkah ke ranah hukum, persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik dengan pengurus koperasi,” harapnya.
Sementara itu, Bendahara Dharma Bakti, Siti Paini, saat di konfirmasi mengatakan, pihak memastikan tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan keuangan dan piutang anggota yang macet.
Pengurus dinilai tidak berdiam diri, walaupun saat ini seluruh jajaran pengurus masih disibukkan dengan berbagai agenda jelang akhir tahun.
“Kendala utama yang dihadapi koperasi saat ini macetnya pengembalian dana pinjaman yang berada di tangan anggota lainnya yang masih menunggak, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp1,5 miliar. Sebagai pengurus baru yang juga merupakan anggota koperasi dan memiliki simpanan pribadi di dalamnya, saya mengaku turut merasakan kerugian sekaligus beban tanggung jawab moril,” tegasnya.
Kata dia, proses penagihan di lapangan selalu menemui jalan buntu. Selain adanya anggota yang hanya memberikan janji tanpa realisasi, terdapat pula anggota dengan nilai pinjaman besar yang mencicil jauh di bawah kewajiban.
“Contohnya seperti kemarin adanya pinjaman sebesar Rp48 juta yang hanya dicicil Rp500 ribu per bulan, itu pun tidak rutin,” tuturnya.
Ia meminta para anggota untuk bersabar karena kondisi koperasi masih tertolong oleh keberadaan aset berupa tanah dan gedung.
Sebagai langkah dalam waktu dekat, pengurus berencana menggelar koordinasi internal untuk membentuk tim kecil penagihan. Tim ini nantinya tidak hanya diisi oleh pengurus, tetapi juga akan melibatkan perwakilan anggota dari wilayah Tenggarong Seberang dan Tenggarong Kota.
Editor: Erwin
Supriadi mengungkapkan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan pihaknya, terdapat sekitar 40 anggota sebagian di antaranya telah bergabung sejak tahun 1928 yang belum menerima haknya.
Lebih ironisnya lagi, kondisi kas koperasi saat ini hanya tersisa sekitar Rp10 juta lebih, angka ini dinilai sangat jauh dari total kewajiban yang seharusnya diterima para anggota koperasi.
“Sangat disayangkan sekali, koperasi seharusnya dapat menyejahterakan anggota tapi faktanya justru sebaliknya. Kalau dihitung dari 40 orang saja, simpanan wajib mereka nilainya jauh di atas saldo kas yang ada sekarang,” kata Supardi kepada Korankaltin.com, Minggu (15/11/2026).
Dalam penelusurannya terhadap laporan tahunan koperasi pada 2025, tim kuasa hukum menemukan sejumlah kejanggalan pengelolaan keuangan. Kata dia, terdapat penyaluran pinjaman dengan nilai cukup besar yakni mencapai Rp50 juta hingga Rp100 juta tanpa disertai pinjaman yang jelas, bahkan diduga mengalir kepada pihak yang bukan merupakan anggota koperasi.
Selain itu, kata dia, ditemukan pula kejanggalan pencatatan pada pembiayaan angka rencana dan realisasi senilai Rp99 juta dengan realisasi mencapai Rp350 juta, padahal dalam laporan ketua koperasi pada 2022 pos tersebut tercatat sudah lunas.
“Lebih memprihatinkan lagi, ada selentingan kalau anggota ingin haknya cair, mereka diminta menagih sendiri ke pihak yang berutang. Ini keliru, koperasi sebagai badan hukum yang wajib menagih, bukan dibebankan kepada anggota,” tegasnya.
Terkait langkah lanjutan, Supardi menyatakan pihaknya masih mengedepankan pendekatan persuasif dan kekeluargaan dengan menemui jajaran pengurus koperasi guna mencari solusi penyelesaian hak para guru tersebut.
Namun, jika itikad baik tersebut tidak mendapat respons positif, pihaknya siap melayangkan somasi hingga menempuh jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana.
“Harapan kami sebelum melangkah ke ranah hukum, persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik dengan pengurus koperasi,” harapnya.
Sementara itu, Bendahara Dharma Bakti, Siti Paini, saat di konfirmasi mengatakan, pihak memastikan tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan keuangan dan piutang anggota yang macet.
Pengurus dinilai tidak berdiam diri, walaupun saat ini seluruh jajaran pengurus masih disibukkan dengan berbagai agenda jelang akhir tahun.
“Kendala utama yang dihadapi koperasi saat ini macetnya pengembalian dana pinjaman yang berada di tangan anggota lainnya yang masih menunggak, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp1,5 miliar. Sebagai pengurus baru yang juga merupakan anggota koperasi dan memiliki simpanan pribadi di dalamnya, saya mengaku turut merasakan kerugian sekaligus beban tanggung jawab moril,” tegasnya.
Kutai Kartanegara
Kutai Kartanegara
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Kata dia, proses penagihan di lapangan selalu menemui jalan buntu. Selain adanya anggota yang hanya memberikan janji tanpa realisasi, terdapat pula anggota dengan nilai pinjaman besar yang mencicil jauh di bawah kewajiban.
“Contohnya seperti kemarin adanya pinjaman sebesar Rp48 juta yang hanya dicicil Rp500 ribu per bulan, itu pun tidak rutin,” tuturnya.
Ia meminta para anggota untuk bersabar karena kondisi koperasi masih tertolong oleh keberadaan aset berupa tanah dan gedung.
Sebagai langkah dalam waktu dekat, pengurus berencana menggelar koordinasi internal untuk membentuk tim kecil penagihan. Tim ini nantinya tidak hanya diisi oleh pengurus, tetapi juga akan melibatkan perwakilan anggota dari wilayah Tenggarong Seberang dan Tenggarong Kota.
Editor: Erwin
Pusat gempa berada di laut 56 km utara Ruteng, Manggarai
15 Nov 2026, 04:24:20 WIB • Kedalaman 2 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Minggu, 15 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
