Penulis: Muhammad Anshori
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Kuasa hukum aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kutai Kartanegara (Kukar) berinisial HN membantah dugaan keterlibatan kliennya dalam persoalan proyek fiktif.
Permasalahan antara HN dan warga berinisial ABF dinilai merupakan sengketa utang-piutang pribadi senilai sekitar Rp165 juta.
Kuasa hukum HN, M Rangga Prihandana, mengatakan tudingan bahwa kliennya menjanjikan proyek kepada ABF tidak sesuai dengan duduk perkara yang sebenarnya.
“Kami meluruskan pemberitaan yang sempat simpang siur. Yang terjadi di lapangan bukan urusan proyek, ini murni perjanjian utang-piutang pribadi antara saudari HN dan ABF,” tegas Rangga , Jumat (13/11/2026).
Ia menyebut, kesepakatan utang-piutang itu telah dituangkan secara resmi dalam surat perjanjian tertulis bertanggal 9 Februari 2026, lengkap dengan kehadiran para saksi. Dana pinjaman dengan total pokok sekitar Rp165 juta tersebut digunakan sepenuhnya untuk keperluan pribadi.
Sebagai jaminan keseriusan dan iktikad baik penyelesaian, HN bahkan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepegawaiannya untuk dipegang oleh pihak pelapor. Cicilan pembayaran pun sudah mulai dilakukan, di antaranya bukti transfer sebesar Rp5.000.000 yang dikirimkan pada Maret 2026.
“Faktor ekonomi terkadang membuat proses pelunasan butuh waktu, namun iktikad baik klien kami sangat jelas dengan menjaminkan SK kerjanya. Jadi, sama sekali tidak ada keterlibatan instansi atau kedinasan,” jelasnya.
Terkait adanya aduan yang masuk ke Inspektorat, pihak kuasa hukum menilai langkah tersebut tidak tepat sasaran. Mengingat substansi masalah adalah perikatan perdata, penyelesaian sengketa apabila terjadi keterlambatan seharusnya melalui jalur hukum perdata di pengadilan.
“Kalau ada pihak yang merasa dirugikan karena utang belum lunas, silahkan ajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Jangan dibawa ke ranah instansi pemerintah karena ini murni urusan privat,” jelasnya.
Kata dia, terkait langkah lanjutan yang ingin ditempuh dalam persoalan ini pihaknya akan mencari solusi terbaik bersama pelapor.
“Langkah selanjutnya, kami sangat berharap bisa mencari solusinya dengan pihak pelapor. Namanya orang yang punya kewajiban untuk membayar, pasti punya niat dan akan segera melunasinya,” jelasnya.
Kini, pihaknya berinisiatif membangun komunikasi langsung dengan pelapor guna meredakan ketegangan dan mencari titik temu.
“Kami sudah berkomunikasi dan menelepon pihak yang bersangkutan. Semoga nanti ada waktu bagi kami untuk bertemu langsung, sehingga kita bisa duduk bersama mencari jalan terbaik untuk perkara ini,” tutupnya.
Editor: Erwin
Permasalahan antara HN dan warga berinisial ABF dinilai merupakan sengketa utang-piutang pribadi senilai sekitar Rp165 juta.
Kuasa hukum HN, M Rangga Prihandana, mengatakan tudingan bahwa kliennya menjanjikan proyek kepada ABF tidak sesuai dengan duduk perkara yang sebenarnya.
“Kami meluruskan pemberitaan yang sempat simpang siur. Yang terjadi di lapangan bukan urusan proyek, ini murni perjanjian utang-piutang pribadi antara saudari HN dan ABF,” tegas Rangga , Jumat (13/11/2026).
Ia menyebut, kesepakatan utang-piutang itu telah dituangkan secara resmi dalam surat perjanjian tertulis bertanggal 9 Februari 2026, lengkap dengan kehadiran para saksi. Dana pinjaman dengan total pokok sekitar Rp165 juta tersebut digunakan sepenuhnya untuk keperluan pribadi.
Sebagai jaminan keseriusan dan iktikad baik penyelesaian, HN bahkan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepegawaiannya untuk dipegang oleh pihak pelapor. Cicilan pembayaran pun sudah mulai dilakukan, di antaranya bukti transfer sebesar Rp5.000.000 yang dikirimkan pada Maret 2026.
“Faktor ekonomi terkadang membuat proses pelunasan butuh waktu, namun iktikad baik klien kami sangat jelas dengan menjaminkan SK kerjanya. Jadi, sama sekali tidak ada keterlibatan instansi atau kedinasan,” jelasnya.
Terkait adanya aduan yang masuk ke Inspektorat, pihak kuasa hukum menilai langkah tersebut tidak tepat sasaran. Mengingat substansi masalah adalah perikatan perdata, penyelesaian sengketa apabila terjadi keterlambatan seharusnya melalui jalur hukum perdata di pengadilan.
“Kalau ada pihak yang merasa dirugikan karena utang belum lunas, silahkan ajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Jangan dibawa ke ranah instansi pemerintah karena ini murni urusan privat,” jelasnya.
Kata dia, terkait langkah lanjutan yang ingin ditempuh dalam persoalan ini pihaknya akan mencari solusi terbaik bersama pelapor.
“Langkah selanjutnya, kami sangat berharap bisa mencari solusinya dengan pihak pelapor. Namanya orang yang punya kewajiban untuk membayar, pasti punya niat dan akan segera melunasinya,” jelasnya.
Kini, pihaknya berinisiatif membangun komunikasi langsung dengan pelapor guna meredakan ketegangan dan mencari titik temu.
“Kami sudah berkomunikasi dan menelepon pihak yang bersangkutan. Semoga nanti ada waktu bagi kami untuk bertemu langsung, sehingga kita bisa duduk bersama mencari jalan terbaik untuk perkara ini,” tutupnya.
Editor: Erwin
Kutai Kartanegara
Kutai Kartanegara
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di laut 24 km selatan Enggano
13 Nov 2026, 14:31:39 WIB • Kedalaman 24 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 13 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
