Bahkan, sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tetap dibahas meski berada di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) terhadap lima Raperda sekaligus paparan penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah pasca berlakunya KUHP baru. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026) pagi tadi.
Berlangsung di Gedung Serba Guna DPRD Kukar dihadiri Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, Ketua Bapemperda DPRD Kukar Johansyah, Ketua Pansus dari masing-masing Raperda yakni Desman Minang Endianto, Eko Wulandanu, Hendra dan Erwin serta perwakilan Kajari Kukar, instansi lintas dinas badan beserta kepala desa terkait.
Pembahasan sejumlah Raperda tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD bersama pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan regulasi di Kukar dapat terpenuhi. Ada materi regulasi yang tidak bisa ditunda karena berkaitan dengan kebutuhan penting daerah, termasuk persoalan aset dan penyertaan modal pemerintah daerah.
“Memastikan DPRD selalu bekerja dan kita pastikan lahirnya Perda ini di luar Propemperda 2026. Kenapa dibahas? Karena ini sangat urgent, penting dan mendesak, di antaranya berkaitan dengan aset daerah,” tegas Yani.
Lima Raperda yang menjadi pembahasan meliputi pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang, perubahan Perda penyertaan modal pemerintah daerah terkait saham di PT Grha 165 Tbk. ke PT Tunggang Parangan (Perseroda), serta perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah kelistrikan dan sumber daya energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.
Dua Raperda lainnya mengatur penyelenggaraan urusan perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Pembahasan regulasi tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi. Setiap aturan harus memiliki landasan yang kuat, sesuai kebutuhan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu DPRD melibatkan perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kepala desa, dan berbagai unsur masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik. Masukan dari para pemangku kepentingan diharapkan menjadi bahan penyempurnaan sebelum Raperda memasuki tahapan selanjutnya.
Sementara Johansyah juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses penyusunan regulasi. “Mari sambut kritik untuk kekuatan, bukan sebagai gangguan,” tegasnya.
Menurutnya, kritik, saran, dan masukan publik justru menjadi bagian penting untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan tidak menimbulkan persoalan ketika diterapkan.
Sementara Lukman menjelaskan, Forum Konsultasi Publik merupakan bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Melalui forum tersebut, masyarakat dan pemangku kepentingan diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, baik secara lisan maupun tertulis, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.
Selain membahas lima Raperda, kegiatan juga menghadirkan Kejaksaan Negeri Kukar untuk memberikan paparan mengenai penyesuaian ketentuan pidana dalam Perda berdasarkan KUHP baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. “DPRD Kukar berharap seluruh proses pembahasan dapat menghasilkan regulasi yang memiliki kepastian hukum, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat menuju Kukar Idaman Terbaik,” harap Lukman.
Editor: Aspian Nur
Bahkan, sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tetap dibahas meski berada di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) terhadap lima Raperda sekaligus paparan penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah pasca berlakunya KUHP baru. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026) pagi tadi.
Berlangsung di Gedung Serba Guna DPRD Kukar dihadiri Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, Ketua Bapemperda DPRD Kukar Johansyah, Ketua Pansus dari masing-masing Raperda yakni Desman Minang Endianto, Eko Wulandanu, Hendra dan Erwin serta perwakilan Kajari Kukar, instansi lintas dinas badan beserta kepala desa terkait.
Pembahasan sejumlah Raperda tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD bersama pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan regulasi di Kukar dapat terpenuhi. Ada materi regulasi yang tidak bisa ditunda karena berkaitan dengan kebutuhan penting daerah, termasuk persoalan aset dan penyertaan modal pemerintah daerah.
“Memastikan DPRD selalu bekerja dan kita pastikan lahirnya Perda ini di luar Propemperda 2026. Kenapa dibahas? Karena ini sangat urgent, penting dan mendesak, di antaranya berkaitan dengan aset daerah,” tegas Yani.
Lima Raperda yang menjadi pembahasan meliputi pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang, perubahan Perda penyertaan modal pemerintah daerah terkait saham di PT Grha 165 Tbk. ke PT Tunggang Parangan (Perseroda), serta perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah kelistrikan dan sumber daya energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.
Dua Raperda lainnya mengatur penyelenggaraan urusan perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Pembahasan regulasi tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi. Setiap aturan harus memiliki landasan yang kuat, sesuai kebutuhan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu DPRD melibatkan perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kepala desa, dan berbagai unsur masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik. Masukan dari para pemangku kepentingan diharapkan menjadi bahan penyempurnaan sebelum Raperda memasuki tahapan selanjutnya.