Kehadiran Sekda Kukar merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah.
Dalam sambutannya, Sunggono menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah membutuhkan tata kelola yang baik, koordinasi yang kuat, serta pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian informasi, perlindungan, dan pelayanan optimal dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci.
Menurutnya, sosialisasi undang-undang tersebut penting agar seluruh pihak yang terlibat memahami substansi dan ketentuan yang diatur, sehingga implementasinya dapat berjalan efektif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Pada kesempatan itu, Sunggono juga menyambut baik Program ASN Berhaji yang memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti program tabungan haji tanpa setoran awal. Buku tabungan diserahkan kepada peserta dalam kegiatan tersebut.
Ia menilai program tersebut merupakan inisiatif positif karena memberikan kesempatan kepada ASN untuk mulai merencanakan dan mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji.
“Atas nama Pemkab Kukar, saya menyampaikan apresiasi kepada Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar yang telah menginisiasi kegiatan ini. Kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai arah baru kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia,” ujar Sunggono.
Lebih lanjut, ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang semakin baik, tertib, aman, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Sunggono juga berharap Program ASN Berhaji dapat menjadi motivasi bagi ASN di lingkungan Pemkab Kukar untuk membangun perencanaan keuangan yang baik, menumbuhkan semangat beribadah, serta memperkuat kehidupan spiritual.
Namun, ia mengingatkan bahwa esensi program tersebut tidak hanya terletak pada kepemilikan buku tabungan atau kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat menjalankan tugas pemerintahan.
“Jangan sampai kita bersemangat untuk menjadi haji yang mabrur, tetapi dalam menjalankan tugas pemerintahan masih mengabaikan tanggung jawab, kedisiplinan, dan amanah yang diberikan. Sebab, pengabdian melalui pelayanan publik juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah kita kepada Allah SWT,” tegasnya.
Ia berharap, melalui kebijakan baru penyelenggaraan haji dan umrah, kualitas pelayanan kepada jemaah semakin meningkat, ekonomi umat semakin berkembang, serta nilai-nilai ibadah semakin tercermin dalam kehidupan bermasyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan. (*)
Kehadiran Sekda Kukar merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah.
Dalam sambutannya, Sunggono menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah membutuhkan tata kelola yang baik, koordinasi yang kuat, serta pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian informasi, perlindungan, dan pelayanan optimal dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci.
Menurutnya, sosialisasi undang-undang tersebut penting agar seluruh pihak yang terlibat memahami substansi dan ketentuan yang diatur, sehingga implementasinya dapat berjalan efektif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Pada kesempatan itu, Sunggono juga menyambut baik Program ASN Berhaji yang memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti program tabungan haji tanpa setoran awal. Buku tabungan diserahkan kepada peserta dalam kegiatan tersebut.
Ia menilai program tersebut merupakan inisiatif positif karena memberikan kesempatan kepada ASN untuk mulai merencanakan dan mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji.
“Atas nama Pemkab Kukar, saya menyampaikan apresiasi kepada Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar yang telah menginisiasi kegiatan ini. Kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai arah baru kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia,” ujar Sunggono.
Lebih lanjut, ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang semakin baik, tertib, aman, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Sunggono juga berharap Program ASN Berhaji dapat menjadi motivasi bagi ASN di lingkungan Pemkab Kukar untuk membangun perencanaan keuangan yang baik, menumbuhkan semangat beribadah, serta memperkuat kehidupan spiritual.
Namun, ia mengingatkan bahwa esensi program tersebut tidak hanya terletak pada kepemilikan buku tabungan atau kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat menjalankan tugas pemerintahan.
“Jangan sampai kita bersemangat untuk menjadi haji yang mabrur, tetapi dalam menjalankan tugas pemerintahan masih mengabaikan tanggung jawab, kedisiplinan, dan amanah yang diberikan. Sebab, pengabdian melalui pelayanan publik juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah kita kepada Allah SWT,” tegasnya.
Ia berharap, melalui kebijakan baru penyelenggaraan haji dan umrah, kualitas pelayanan kepada jemaah semakin meningkat, ekonomi umat semakin berkembang, serta nilai-nilai ibadah semakin tercermin dalam kehidupan bermasyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan. (*)