KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dinilai berpotensi menggerus kehidupan warga lokal.

Hal ini disampaikan Asisten I Sekdaprov Kaltim Muhammad Jauhar Effendi. Menurutnya, pemindahan IKN ke Bumi Etam pasti memliki dampak positif juga ngatif. 

“Positifnya pasti akan memacu pembangunan di Kaltim karena selama ini pembangunan di Kaltim kurang dilirik pemerintah pusat,” jelas Jauhar.

Kemajuan pembangunan di Kaltim diyakini akan memicu pertumbuhan ekonomi yang tentunya membawa manfaat tersendiri bagi peningkatan taraf hidup masyarakat Kaltim termasuk penyerapan lapangan kerja yang diharapkan dapat makin maksimal.

“Ini juga harus menjadi perhatian bersama. Karena masyarakat lokal pasti memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih layak,” sambungnya.

Kendati begitu, Jauhar berpendapat keberadaan IKN di Kaltim harus bisa menyesuaikan dengan kultur warga lokal. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun harus mempertimbangkan keberadaan masyarakat lokal. 

Hal ini dimaksudkan untuk menekan potensi kecemburuan sosial di kalangan masyarakat lokal dengan pendatang yang berasal dari luar Kaltim. “Jangan sampai termajinalkan,” tegasnya.

Selain itu, ia berharap pemerintah pusat juga memperhatikan pasokan air baku di Kaltim karena dengan adanya IKN tentu menambah beban ketersediaan air bersih di Kaltim. 

“Jangan sampai pasokan air baku berkurang kualitasnya sehingga keberadaan ibu kota negara memang memberikan dampak positif oleh warga masyarakat,” papar Jauhar.

Selain itu peningkatan kapasitas maupun kualitas masyarakat lokal turut diperhatikan. Peningkatan kualitas masyarakat diharapkan dilakukan sampai tingkat RT. 

Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah mengumukan pemindaha IKN sejak 2019 lalu.

Kecamatan Sepaku di Penajam Paser Utara (PPU) jadi lokasi IKN baru tersebut.

Penulis: */Permata S Rahayu

Editor: Aspian Nur