Penulis: */Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai menyusun arah pembangunan kependudukan untuk lima tahun ke depan melalui penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029.

Langkah ini menjadi strategi penting untuk memastikan pertumbuhan penduduk yang terus berkembang mampu menjadi modal utama pembangunan daerah.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan PJPK yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau di Ruang Rapat Kakaban Setda Berau, Kamis (4/6/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa pembangunan kependudukan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Menurutnya, pengelolaan penduduk tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi penggerak utama pembangunan.

“Pembangunan kependudukan harus dikelola secara komprehensif. Penduduk bukan hanya menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga motor penggerak pembangunan itu sendiri,” ujarnya.

Dia menjelaskan, penyusunan PJPK menjadi instrumen penting untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan secara lebih terarah.

Melalui dokumen tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang kependudukan yang dihadapi Berau dalam beberapa tahun mendatang.

Sebab, perkembangan Kabupaten Berau yang cukup pesat dalam sektor ekonomi, investasi, pariwisata dan pembangunan infrastruktur telah membawa konsekuensi terhadap meningkatnya dinamika kependudukan.

Kondisi tersebut membutuhkan perencanaan yang matang agar pertumbuhan penduduk dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah.

Sejumlah isu strategis seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, pemerataan persebaran penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar hingga penguatan ketahanan keluarga harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.

“Melalui dokumen ini nantinya, pemerintah daerah dapat memetakan berbagai persoalan dan peluang kependudukan sehingga langkah pembangunan yang diambil lebih tepat sasaran,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Berau. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dinilai dapat menjadi kekuatan pembangunan apabila dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan.

“Jangan sampai jumlah penduduknya banyak, tetapi lebih banyak masalah daripada prestasi yang dihasilkan,” tegasnya.

Karena itu, Sekda Berau mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk terlibat aktif dalam penyusunan dokumen tersebut. Menurutnya, pembangunan kependudukan bukan hanya menjadi tanggung jawab DPPKBP3A sebagai perangkat daerah teknis, melainkan membutuhkan sinergi seluruh OPD, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Tak hanya itu, Said juga mengapresiasi kepada tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman yang turut mendampingi proses penyusunan dokumen PJPK.

Ia berharap forum FGD mampu menghasilkan data, masukan dan gagasan yang komprehensif sehingga dokumen yang disusun benar-benar implementatif serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan kependudukan Kabupaten Berau secara berkelanjutan.

“Dokumen ini harus mampu menjadi pedoman pembangunan kependudukan yang berkualitas dan menjawab kebutuhan pembangunan daerah di masa depan,” pungkasnya. (*/Kk)