2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Adnan Abdul
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Sidang lanjutan perkara dugaan penipuan perjalanan haji dengan terdakwa Apriandi Billy alias Limpo kembali digelar di Pengadilan Negeri Samarinda, Rabu (3/6/2026).
Sidang dengan nomor perkara 159/Pid.B/2026/PN Smr yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jemmy Tanjung Utama itu sedianya beragenda pembacaan putusan.
Namun, majelis hakim memutuskan menunda pembacaan vonis hingga Jumat (5/6/2026) karena masih membutuhkan waktu untuk menyusun putusan secara matang dan sesuai dengan fakta persidangan.
Dalam persidangan, majelis hakim menjelaskan bahwa penundaan dilakukan demi memastikan putusan yang akan dijatuhkan benar-benar mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara.
“Majelis masih menyusun putusan agar sesuai dengan perkara yang diperiksa. Kami menyusun putusan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun dan membutuhkan waktu yang cukup untuk menentukan putusan,” ujar Ketua Majelis Hakim di hadapan para pihak yang hadir dalam persidangan.
Keputusan penundaan tersebut diterima oleh kuasa hukum terdakwa Laura Azani. Menurut Laura, kondisi majelis hakim yang masih menyelesaikan sejumlah perkara menjadi salah satu alasan yang dapat dipahami.
“Kita harus menunggu karena hakim juga sudah kelelahan. Informasinya semalam para hakim masih bersidang hingga pukul 22.00 WITA. Jadi mau tidak mau kami menerima penundaan ini sampai tanggal 5 Juni,” kata kuasa hukum terdakwa usai sidang.
Pihaknya berharap majelis hakim dapat memberikan putusan bebas terhadap kliennya. Namun apabila harapan tersebut tidak terwujud, tim kuasa hukum menegaskan akan menempuh upaya hukum lanjutan.
“Harapan kami pada tanggal 5 Juni nanti klien kami dibebaskan. Jika tidak dibebaskan, tentu kami akan mempertimbangkan langkah hukum berikutnya berupa banding,” tegasnya.
Laura juga menilai kliennya tidak layak dijadikan pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Menurutnya, fakta persidangan menunjukkan terdapat pihak lain yang memiliki peran lebih dominan dalam pengelolaan dana dan penyelenggaraan perjalanan haji.
“Klien kami bukan orang yang harus menanggung seluruh kesalahan pihak pertama yang menerima dana. Jangan menjadikan klien kami sebagai pihak utama yang memikul seluruh tanggung jawab penyelenggara. Bukti-bukti sudah kami lampirkan, mulai dari bukti transfer hingga dokumen tiket yang diduga palsu dan berasal dari pihak penyelenggara, bukan dari klien kami,” ujarnya.
Selain itu, ia turut menyoroti keberadaan Sri Agustina Emboen alias Titin yang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebut berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Mereka mempertanyakan efektivitas status tersebut setelah memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan diketahui dapat berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.
“Faktanya SAE atau Titin dapat meninggalkan Indonesia secara resmi untuk menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Fakta ini menunjukkan adanya kejanggalan yang patut dipertanyakan. Apakah status DPO tersebut benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya atau justru terdapat kelalaian yang menyebabkan yang bersangkutan bisa bepergian secara bebas,” ungkapnya.
Sidang pembacaan putusan dijadwalkan kembali berlangsung pada Jumat (5/6/2026) di Pengadilan Negeri Samarinda. Putusan tersebut akan menjadi penentu akhir terhadap perkara yang telah menyita perhatian publik tersebut.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
