Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM,TENGGARONG – Kesepakatan kenaikan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur (UMP Kaltim) 2027 sebesar Rp287 Ribu hingga menembus angka Rp4 Juta belum sepenuhnya menjawab persoalan kesejahteraan pekerja.
Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM,TENGGARONG – Kesepakatan kenaikan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur (UMP Kaltim) 2027 sebesar Rp287 Ribu hingga menembus angka Rp4 Juta belum sepenuhnya menjawab persoalan kesejahteraan pekerja.
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kaltim menilai besaran kenaikan tersebut masih belum relevan dengan tingginya kebutuhan hidup layak di daerah.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Kaltim (DPW FSPMI Kaltim) Andhityo Khristiyanto mempertanyakan dasar penetapan rekomendasi upah yang dinilai masih terpaut jauh dari kebutuhan riil pekerja dan keluarganya.
Kepada Korankaltim.com Sabtu (21/11/2026) pagi ini, Andhityo menyebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), kebutuhan hidup layak (KHL) di Kaltim mencapai Rp6.039.344 per bulan.
Sementara UMP Kaltim 2026 sebesar Rp3.762.431 hanya mampu memenuhi sekitar 62,3 persen dari kebutuhan hidup layak tersebut.
Bahkan rekomendasi Dewan Pengupahan sebesar Rp4.046.360 yang menjadi acuan pembahasan UMP 2027 dinilai masih belum mencukupi.
“Kalau rekomendasi sebesar Rp4.046.360, itu baru sekitar 67 persen dari KHL. Artinya, masih ada kekurangan hampir Rp2 Juta setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja. Ini yang kami pertanyakan relevansinya,” tegas Andhityo.
Ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 telah mengatur formula penghitungan UMP 2027 dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alfa antara 0,5 hingga 1,0. Namun penentuan akhirnya harus memperhatikan nilai tertinggi antara hasil formula dan KHL.
Karena itu, FSPMI meminta pemerintah tidak hanya berpatokan pada angka kenaikan secara nominal, tetapi juga melihat kemampuan upah dalam memenuhi kebutuhan dasar pekerja.
Total kebutuhan satu keluarga di Kaltim berdasarkan data Kemnaker, BPS, dan DEN mencapai Rp8.583.229 per bulan. Pengeluaran terbesar berasal dari kebutuhan makanan sebesar Rp4.531.532, disusul biaya perumahan termasuk listrik, air dan gas sebesar Rp1.331.231.
Kemudian transportasi Rp709.756, pendidikan Rp398.226, kesehatan Rp178.509, serta kebutuhan komunikasi, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya.
“Angka-angka ini menunjukkan bahwa persoalan upah bukan sekadar berapa besar kenaikannya. Tetapi apakah upah tersebut benar-benar mampu menjaga kehidupan pekerja dan keluarganya tetap layak,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tren kenaikan UMP Kaltim dalam beberapa tahun terakhir yang dinilai belum mampu mengejar pertumbuhan kebutuhan hidup.
Pada 2024, UMP Kaltim tercatat Rp3.360.858. Kemudian naik menjadi Rp3.579.314 pada 2025 atau sekitar 6,50 persen, dan kembali meningkat menjadi Rp3.762.431 pada 2026 atau sekitar 5,12 persen.
Namun, kenaikan tersebut belum sebanding dengan perkembangan KHL. Pada 2025, KHL tercatat Rp5.735.313 dengan rasio UMP terhadap KHL sebesar 62,4 persen. Sementara pada 2026, KHL meningkat menjadi Rp6.039.344 atau naik 5,30 persen, sedangkan rasio UMP terhadap KHL justru turun menjadi 62,3 persen.
“Artinya, kenaikan upah masih kalah cepat dibandingkan kenaikan biaya hidup. Kalau pola ini terus berlanjut, pekerja Kaltim hanya akan terus mengejar kebutuhan hidup tanpa pernah benar-benar mencapainya,” papar Andhityo.
Terkait kekhawatiran kalangan pengusaha mengenai meningkatnya beban biaya perusahaan hingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), Andhityo menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara lebih proporsional.
Kebutuhan hidup layak merupakan pengeluaran nyata yang setiap bulan harus ditanggung pekerja. Ketika upah tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, beban akhirnya dialihkan kepada keluarga pekerja melalui utang, tambahan pekerjaan anggota keluarga, hingga pengurangan kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
“Jangan hanya melihat upah layak sebagai beban perusahaan. Ketika upah tidak mencukupi, beban itu sebenarnya tidak hilang, tetapi berpindah kepada pekerja dan keluarganya. Mereka yang harus berutang, mengurangi kebutuhan, bahkan mengorbankan kualitas hidup,” ucapnya.
Upah layak justru dapat memberikan dampak positif bagi dunia usaha. Daya beli masyarakat meningkat, tingkat pergantian pekerja dapat ditekan, serta produktivitas berpotensi lebih baik karena pekerja tidak terus-menerus dipaksa mengambil lembur untuk memenuhi kebutuhan hidup.
FSPMI mengaku masih menerima pengaduan pekerja terkait pembayaran upah di bawah ketentuan UMP maupun UMK. Namun, jumlah laporan yang diterima organisasi diyakini belum menggambarkan keseluruhan pelanggaran di lapangan.
“Kami meminta Disnaker dan pengawas ketenagakerjaan turun langsung melakukan pengawasan. Jangan hanya menunggu laporan. Pekerja yang berani menyampaikan pelanggaran juga harus mendapatkan jaminan perlindungan,” tegasnya.
FSPMI tidak menutup ruang dialog terkait kemampuan dunia usaha dalam memenuhi standar pengupahan. Namun, pemerintah harus memiliki komitmen dan target yang terukur untuk memperkecil kesenjangan antara UMP dan KHL.
“Kami terbuka untuk peta jalan bertahap menuju KHL, asalkan ada target rasio dan tenggat waktu yang jelas. Jangan sampai persoalan ini terus ditunda tanpa batas, sementara pekerja setiap tahun harus berhadapan dengan kenaikan biaya hidup,” pungkas Andhityo.
Editor: Aspian Nur
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kaltim menilai besaran kenaikan tersebut masih belum relevan dengan tingginya kebutuhan hidup layak di daerah.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Kaltim (DPW FSPMI Kaltim) Andhityo Khristiyanto mempertanyakan dasar penetapan rekomendasi upah yang dinilai masih terpaut jauh dari kebutuhan riil pekerja dan keluarganya.
Kepada Korankaltim.com Sabtu (21/11/2026) pagi ini, Andhityo menyebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), kebutuhan hidup layak (KHL) di Kaltim mencapai Rp6.039.344 per bulan.
Sementara UMP Kaltim 2026 sebesar Rp3.762.431 hanya mampu memenuhi sekitar 62,3 persen dari kebutuhan hidup layak tersebut.

Bahkan rekomendasi Dewan Pengupahan sebesar Rp4.046.360 yang menjadi acuan pembahasan UMP 2027 dinilai masih belum mencukupi.
“Kalau rekomendasi sebesar Rp4.046.360, itu baru sekitar 67 persen dari KHL. Artinya, masih ada kekurangan hampir Rp2 Juta setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja. Ini yang kami pertanyakan relevansinya,” tegas Andhityo.
Ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 telah mengatur formula penghitungan UMP 2027 dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alfa antara 0,5 hingga 1,0. Namun penentuan akhirnya harus memperhatikan nilai tertinggi antara hasil formula dan KHL.
Karena itu, FSPMI meminta pemerintah tidak hanya berpatokan pada angka kenaikan secara nominal, tetapi juga melihat kemampuan upah dalam memenuhi kebutuhan dasar pekerja.
Total kebutuhan satu keluarga di Kaltim berdasarkan data Kemnaker, BPS, dan DEN mencapai Rp8.583.229 per bulan. Pengeluaran terbesar berasal dari kebutuhan makanan sebesar Rp4.531.532, disusul biaya perumahan termasuk listrik, air dan gas sebesar Rp1.331.231.
Kemudian transportasi Rp709.756, pendidikan Rp398.226, kesehatan Rp178.509, serta kebutuhan komunikasi, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya.
“Angka-angka ini menunjukkan bahwa persoalan upah bukan sekadar berapa besar kenaikannya. Tetapi apakah upah tersebut benar-benar mampu menjaga kehidupan pekerja dan keluarganya tetap layak,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tren kenaikan UMP Kaltim dalam beberapa tahun terakhir yang dinilai belum mampu mengejar pertumbuhan kebutuhan hidup.






Pada 2024, UMP Kaltim tercatat Rp3.360.858. Kemudian naik menjadi Rp3.579.314 pada 2025 atau sekitar 6,50 persen, dan kembali meningkat menjadi Rp3.762.431 pada 2026 atau sekitar 5,12 persen.
Namun, kenaikan tersebut belum sebanding dengan perkembangan KHL. Pada 2025, KHL tercatat Rp5.735.313 dengan rasio UMP terhadap KHL sebesar 62,4 persen. Sementara pada 2026, KHL meningkat menjadi Rp6.039.344 atau naik 5,30 persen, sedangkan rasio UMP terhadap KHL justru turun menjadi 62,3 persen.
“Artinya, kenaikan upah masih kalah cepat dibandingkan kenaikan biaya hidup. Kalau pola ini terus berlanjut, pekerja Kaltim hanya akan terus mengejar kebutuhan hidup tanpa pernah benar-benar mencapainya,” papar Andhityo.
Terkait kekhawatiran kalangan pengusaha mengenai meningkatnya beban biaya perusahaan hingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), Andhityo menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara lebih proporsional.
Kebutuhan hidup layak merupakan pengeluaran nyata yang setiap bulan harus ditanggung pekerja. Ketika upah tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, beban akhirnya dialihkan kepada keluarga pekerja melalui utang, tambahan pekerjaan anggota keluarga, hingga pengurangan kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
“Jangan hanya melihat upah layak sebagai beban perusahaan. Ketika upah tidak mencukupi, beban itu sebenarnya tidak hilang, tetapi berpindah kepada pekerja dan keluarganya. Mereka yang harus berutang, mengurangi kebutuhan, bahkan mengorbankan kualitas hidup,” ucapnya.
Upah layak justru dapat memberikan dampak positif bagi dunia usaha. Daya beli masyarakat meningkat, tingkat pergantian pekerja dapat ditekan, serta produktivitas berpotensi lebih baik karena pekerja tidak terus-menerus dipaksa mengambil lembur untuk memenuhi kebutuhan hidup.
FSPMI mengaku masih menerima pengaduan pekerja terkait pembayaran upah di bawah ketentuan UMP maupun UMK. Namun, jumlah laporan yang diterima organisasi diyakini belum menggambarkan keseluruhan pelanggaran di lapangan.
“Kami meminta Disnaker dan pengawas ketenagakerjaan turun langsung melakukan pengawasan. Jangan hanya menunggu laporan. Pekerja yang berani menyampaikan pelanggaran juga harus mendapatkan jaminan perlindungan,” tegasnya.
FSPMI tidak menutup ruang dialog terkait kemampuan dunia usaha dalam memenuhi standar pengupahan. Namun, pemerintah harus memiliki komitmen dan target yang terukur untuk memperkecil kesenjangan antara UMP dan KHL.
“Kami terbuka untuk peta jalan bertahap menuju KHL, asalkan ada target rasio dan tenggat waktu yang jelas. Jangan sampai persoalan ini terus ditunda tanpa batas, sementara pekerja setiap tahun harus berhadapan dengan kenaikan biaya hidup,” pungkas Andhityo.
Editor: Aspian Nur

106 kali dibaca

Pusat gempa berada di laut 66 km selatan Kota Sukabumi
21 Nov 2026, 00:50:26 WIB • Kedalaman 17 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG