KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan komitmennya menjaga hutan dan turun sendiri menangani perusak hutan. Hal ini dikatakan Isran saat menemui perwakilan Climate and Land Use Alliance (CLUA) di Ruang Rapat Sekprov Kaltim, Senin (3/2/2020) kemarin. “Kalau sampai ada yang merusak hutan, maka saya yang akan menghentikannya sendiri karena ini sudah menjadi deklarasi internasional,” tegas Isran.

Masyarakat Kaltim secara kelembagaan atau tidak, sudah punya komitmen menjaga hutan. Bahkan ia mengaku bantuan yang diberikan World Bank (Bank Dunia) untuk menjaga hutan melalui program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) bukan satu-satunya pendorong masyarakat Kaltim, menjaga hutannya sendiri. “Ada atau tidak adanya bantuan dari Bank Dunia, kami (masyarakat Kaltim) tetap akan menjaga hutan,” tukasnya.

Isu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang disorot dunia, karena berada di kawasan hutan, juga dipastikan Isran tak mengganggu hutan. Bahkan, jika rencana pemindahan IKN itu merusak hutan, Isran mengaku lebih baik membatalkannya saja. “Lebih baik IKN itu tidak jadi, daripada merusak hutan. Saya berkomitmen dan berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan,” tegas Isran.

Senada, Plt Sekprov Kaltim, Muhammad Sa’bani mengatakan, bahwa Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, tetap menjunjung tinggi pembangunan dengan berpegang kaidah-kaidah lingkungan. “IKN di Kaltim dibangun untuk ibu kota dunia. Sebab, bukan hanya ibu kota negara rakyat Indonesia saja, tetapi para diplomat, konsulat, atase negara-negara di dunia juga berkantor di sana. Maka, konsepnya IKN bernuansa ruang terbuka hijau atau forest city. Jangan ragukan komitmen kami menjaga hutan,” kata Sa’bani.

Sementara Program Manager The Nature Conservancy (TNC) Niel Makinuddin, yang selama ini aktif dalam program-program menjaga hutan dan lingkungan mengungkapkan, kunjungan CLUA atau aliansi para lembaga yang peduli pada tata kelola perbaikan hutan, merupakan upaya mitigasi atau poencegahan terhadap perubahan iklim. Disaat bersamaan, mereka juga berharap hak-hak masyarakat terpenuhi terutama ekonomi berkelanjutan, dengan catatan tanpa merusak lingkungan. “Mereka selama ini telah mendukung pembangunan hijau di Kaltim. Keinginannya program berwawasan lingkungan terus berlanjut,” jelas Niel. (*)

Penulis: */Rusdi

Editor: Aspian Nur