Hal ini disampaikan Isran Noor saat jadi pembicara dalam webinar internasional bertema Mobilization of Climate Finance for Accelerating Climate Actions atau Mobilisasi Pendanaan Perubahan Iklim untuk Mempercepat Aksi Perubahan Iklim yang dilaksanakan atas kerja sama Permanent Mission of The Republic of Indonesia Geneva, Pemprov Kaltim, dan United Nations The Joint SDG Fund yang berlangsung di Palais des Nations Building E Room XXII, Jenewa, Swiss Selasa (5/9/2023) pekan lalu.
Acara ini dibuka Wakil Tetap Indonesia untuk PBB dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa HE Febryan A Ruddyard dan dipandu moderator Richatd Bridle (Senior Policy Advisor International Institute for Suistanable Development/IISD).
Isran menyampaikan paparan berjudul Implementasi Kebijakan Pembangunan Hijau dan Mitigasi Perubahan Iklim di Kaltim.
“Untuk program FCPF CF telah ditandatangani LoI (Letter of Intent) pada 20 September 2017 dengan target penurunan emisi karbon sebesar 22 juta ton CO2eq selama lima tahun (2020-2024). Dan sudah menerima pembayaran berbasis kinerja atau result based payment (RBP) berbasis yurisdiksi berupa insentif dari negara donor melalui Bank Dunia sebesar USD20,9 juta atau sekitar Rp313 miliar. Ini merupakan yang pertama di Indonesia,” ungkap Isran.
“Program penurunan emisi melalui dana Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund me-rupakan bagian dari upaya Kaltim dalam melakukan percepatan pelaksanaan green economy untuk transformasi ekonomi berkelanjutan,” tegas Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini.
Isran didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kaltim Ujang Rachmad dan Staf Khusus Gubernur Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim Stefi Hakim saat acara berlangsung. (*)
