Penulis: Ayu Norwahliyah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda mewaspadai ketersediaan obat tuberkulosis (TBC) di tengah tingginya capaian penemuan kasus penyakit tersebut yang telah melampaui rata-rata nasional.

Pasalnya, pasokan obat TBC untuk kebutuhan pengobatan pasien di Samarinda hingga saat ini masih bergantung pada distribusi dari pemerintah pusat.

Kepala Dinkes Samarinda Ismed Kusasih mengatakan, peningkatan pelacakan kasus menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam penanganan penyakit menular tersebut. Berbagai langkah yang dilakukan diarahkan untuk mempercepat deteksi dini dan pengobatan pasien.

“Penemuan penderita TBC di Samarinda sudah di atas 70 persen. Angka nasional masih di bawah itu. Semakin cepat kita menemukan, semakin cepat kita obati,” kata Ismed.

Kendati penemuan kasus tinggi, Dinkes Samarinda kini mulai mencermati keberlanjutan ketersediaan logistik obat TBC yang selama ini disuplai penuh oleh pemerintah pusat agar ketersediaannya tetap terjamin di daerah.

“Apakah nanti tetap disubsidi pusat atau menjadi tanggung jawab daerah, itu yang masih perlu dipastikan,” terangnya.

Guna mengantisipasi tantangan tersebut serta memperkuat legalitas penanganan di masa depan, Pemkot Samarinda bersama DPRD tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang TBC dan HIV. 

Selain itu, upaya lain juga dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Inche Abdoel (IA) Moeis yang kini telah menambah kapasitas tempat tidur khusus untuk penanganan pasien TBC dan HIV.

Sebab, menurut Ismed, persoalan utama penanganan TBC di Indonesia selama ini bukan pada metode pengobatan, melainkan masih rendahnya angka penemuan kasus di lapangan. 

Karena itu, ia optimis mampu mempercepat pengendalian penyakit tersebut seiring capaian deteksi Kota Tepian yang mumpuni.

Sebagai informasi, pada 2025 lalu, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang tuberkulosis (TB) di Samarinda mencapai 18.170 kasus atau setara dengan 93,2 persen dari target. 

Sementara hingga pertengahan 2026, realisasi SPM 11 untuk TB telah menyentuh 6.657 kasus atau sekitar 33,4 persen.

Dinkes Samarinda pun terus memperkuat strategi penanggulangan melalui skrining aktif kepada kelompok berisiko tinggi seperti orang dengan HIV (ODHIV), penderita diabetes melitus, pekerja, penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas), lansia, hingga masyarakat umum.

Penjaringan secara aktif di lapangan juga dioptimalkan lewat metode Active Case Finding (ACF) dengan melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta pembentukan Kampung TBC. 

Seluruh kasus yang ditemukan nantinya didorong untuk tercatat dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) melalui skema Public Private Mix (PPM) yang melibatkan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. 

Editor: Erwin