Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat strategi penanganan stunting di pada 2026. 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penekanan strategi tahun ini akan lebih difokuskan pada penanganan di sektor hulu, mulai dari menjaga kesehatan remaja putri hingga pemantauan ketat terhadap ibu hamil (bumil).

Meskipun terdapat efisiensi anggaran dan ketiadaan survei status gizi nasional berbasis sampling seperti tahun-tahun lalu, Dinkes Kukar memastikan program intervensi di lapangan tidak akan kendor. 

“Pengawasan tetap berjalan optimal lewat Puskesmas di setiap wilayah,” kata Kepala Dinkes Kukar, Ismi Mufiddah, Jumat (12/6/2026).

Lanjutnya, strategi utama yang diandalkan pada 2026 meliputi deteksi dini, intervensi ibu hamil, promosi kesehatan, serta penyelidikan kasus gizi buruk. Penimbangan serentak yang melibatkan seluruh lintas sektor juga digenjot guna memperluas cakupan data capaian riil di lapangan.

Ia menyebutkan, pencegahan stunting yang paling efektif harus dimulai jauh sebelum bayi lahir. Intervensi idealnya menyasar remaja putri agar mereka siap secara fisik dan pengetahuan sebelum memasuki fase pernikahan dan kehamilan.

“Paling bagus kalau kita tangani dari hulu, artinya remaja putri itu harus sehat. Pada saat nikah dan hamil, mereka harus rutin memeriksakan kehamilan serta mengonsumsi makanan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, dan memperbaiki kondisi anak yang sudah stunting jauh lebih sulit,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah menggelar gerakan promosi Ibu Hamil Sehat di pendopo kabupaten. Kegiatan tersebut menghadirkan para ibu hamil untuk mendapatkan edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya pemenuhan gizi selama masa kehamilan sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini.

Terkait wilayah dengan kasus tertinggi serta jumlah total anak stunting saat ini, Dinkes Kukar menyebut data hasil pengukuran serentak terbaru masih bersifat dinamis dan dalam tahap pemutakhiran. Meski demikian, masyarakat diminta memahami perbedaan metode pengumpulan data agar tidak keliru membaca tren angka stunting.

Pada 2024, prevalensi stunting tercatat sebesar 14,3 persen berdasarkan hasil survei sampling. Sementara pada 2025, angkanya tercatat 15,9 persen berdasarkan laporan rutin Puskesmas melalui elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), bukan melalui survei.

Ismi menegaskan kenaikan angka dari 14,3 persen menjadi 15,9 persen tidak serta-merta menunjukkan lonjakan kasus stunting di lapangan. Perbedaan tersebut dipengaruhi metode pengumpulan data yang digunakan. Data 2024 diperoleh melalui survei sampling, sedangkan data 2025 berasal dari pelaporan riil Puskesmas yang dilakukan secara menyeluruh.

Untuk menyiasati efisiensi anggaran kegiatan lapangan, pihaknya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Monitoring dan evaluasi kinerja tenaga pengelola gizi di tingkat kecamatan kini dilakukan secara rutin melalui aplikasi Zoom.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, baik yang terlibat dalam intervensi spesifik sektor kesehatan maupun intervensi sensitif di sektor nonkesehatan seperti sanitasi dan penyediaan air bersih, dapat terus memperkuat sinergi.

Upaya tersebut dinilai penting untuk mewujudkan generasi yang bebas stunting dan memiliki kualitas kesehatan yang baik di masa mendatang. 

Masyarakat juga diimbau segera berkomunikasi dan melapor kepada petugas kesehatan terdekat apabila menemukan atau mencurigai adanya kasus stunting di lingkungan sekitar.

Editor: Erwin