Penulis: Rahmat Surya

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup, dimanfaatkan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengkritisi persoalan lingkungan yang dinilai masih belum terselesaikan di daerah.

Berbagai LSM tersebut menyoroti cara pandang terhadap bencana, tata kelola ruang, hingga pengakuan terhadap masyarakat adat dalam proses pembangunan.

Seperti yang disampaikan Deputi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kaltim, Yudi Saputra, peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini menjadi ruang refleksi untuk membangun pemahaman yang lebih kritis mengenai persoalan lingkungan yang terjadi di Kaltim.

Menurutnya, salah satu hal yang perlu dikoreksi seperti anggapan bahwa banjir semata-mata merupakan bencana alam. WALHI menilai istilah tersebut sering kali menutupi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan.

“Ketika banjir selalu disebut sebagai bencana alam, maka ada banyak faktor yang tidak terlihat. Kita mencoba mendekonstruksi pandangan itu bahwa banjir yang terjadi sebenarnya merupakan bencana ekologis,” ujar Yudi, Jumat (5/6/2026).

Dia menjelaskan, bencana ekologis tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum banjir terjadi, terdapat berbagai keputusan politik yang berpengaruh.

“Termasuk kebijakan tata ruang dan pemberian izin usaha yang dinilai kurang memperhatikan daya dukung lingkungan,” ucapnya.

Selain itu, konflik antara masyarakat dan perusahaan juga kerap muncul di berbagai wilayah yang terdampak aktivitas industri. Kondisi tersebut, menurut Yudi, menjadi bagian dari persoalan lingkungan yang harus dilihat secara menyeluruh.

Dalam kegiatan yang melibatkan mahasiswa, organisasi masyarakat adat, dan lembaga bantuan hukum, pihaknya juga mengangkat isu pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dalam pembangunan.

Yudi menyinggung salah satu narasi yang pernah berkembang pada awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni anggapan bahwa tidak terdapat masyarakat adat di kawasan tersebut.

“Pada kenyataannya ada masyarakat adat yang telah lama tinggal di wilayah itu, termasuk Suku Balik. Hal-hal seperti ini penting untuk dibahas agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih utuh,” tutupnya.

Editor: Erwin