Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Aliansi Rakyat Kaltim menggelar aksi mimbar bebas di Jalan Jenderal Sudirman, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat (5/6/2026) sore.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.20 WITA itu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan keresahan sosial sekaligus mengecam dugaan tindakan represif oknum aparat terhadap mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) dalam aksi mimbar bebas di Balikpapan pada 1 Juni 2026 lalu.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unikarta, Zulkarnain, mengungkapkan bahwa aksi mimbar bebas ini diikuti oleh sekitar 40 hingga 50 mahasiswa yang merupakan gabungan dari berbagai kampus dan organisasi. Di antaranya adalah perwakilan dari Unikarta, Untag, Unmul, Politani, serta organisasi pemuda daerah.

“Aksi sore ini sebagai pemanasan dan pengingat bagi masyarakat Tenggarong,” terangnya.

Lanjutnya,  Aliansi Rakyat Kaltim sedang menggalang massa yang lebih besar untuk menggelar Aksi Jilid III pada Rabu, (10/6/2026) mendatang. Massa aksi nantinya akan mengawal dan menuntut pelaksanaan hak angket DPRD Kaltim.

Dengan jargon “Kota Raja Memanggil dan Suara Rakyat Tidak Boleh Dibungkam”, aliansi membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk mengkritik kebijakan yang dinilai timpang. 

“Fokus utama kami memperjuangkan keadilan sosial bagi sektor buruh, petani, dan nelayan di wilayah Kaltim,” tegasnya.

Zulkarnain kegiatan ini sekaligus mengecam dugaan tindakan represif oknum aparat terhadap mahasiswa Unikarta di Balikpapan hari lalu. Korban diduga dicekik dari arah belakang, ditendang serta diseret sejauh puluhan meter oleh oknum aparat ketika massa hendak membakar ban sebagai bentuk protes.

“Akibat penyeretan itu membuat almamater Unikarta yang dikenakan korban robek. Kami mengecam keras tindakan ini karena almamater merupakan simbol kebanggaan akademik yang tidak semestinya dirusak,” ungkap Zulkarnain.

Korban sempat mengalami trauma dan rasa sakit pada bagian leher, namun kondisinya kini mulai membaik. Aliansi menegaskan tidak ada aturan hukum yang membenarkan tindakan represif terhadap warga yang menyampaikan aspirasi.

Sementara itu, pihak kepolisian yang berada di lokasi tersebut memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini saat dikonfirmasi oleh awak media.

Editor: Erwin