Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Gagalnya Rapat Paripurna DPRD Kaltim dengan agenda usulan Hak Angket akibat tidak terpenuhinya kuorum tidak menyurutkan komitmen Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Damayanti menegaskan pihaknya tetap berada di barisan masyarakat dan akan terus mengawal berbagai upaya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Fraksi PKB menghormati sikap politik setiap fraksi yang memiliki pandangan berbeda terkait usulan Hak Angket. 

"Kami tidak bisa menilai seperti itu karena itu kewenangan masing-masing fraksi. Semua fraksi memiliki hak untuk berpendapat. Kami tidak bisa mengintervensi fraksi lain untuk memiliki sikap yang sama dengan Fraksi PKB. Kami menghargai perbedaan pandangan dan pendapat tersebut," kata Damayanti kepada Korankaltim.com Rabu (10/6/2026) kemarin.

Dipastikannya seluruh anggota Fraksi PKB hadir dalam rapat paripurna yang membahas usulan Hak Angket tersebut. "Alhamdulillah semua anggota Fraksi PKB hadir," ujarnya.

Meski agenda paripurna akan dijadwalkan ulang oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim, Damayanti memastikan Fraksi PKB tetap konsisten memperjuangkan agenda yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, yang meminta seluruh kader dan anggota fraksi untuk terus berada ditengah masyarakat.

"Selama pemerintahan provinsi berjalan untuk kepentingan masyarakat maka kami mendukung, tetapi jika tidak berpihak kepada masyarakat maka kami siap bersama masyarakat untuk memperjuangkannya," tegasnya.

Damayanti juga menanggapi adanya pandangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut apabila rapat paripurna terkait Hak Angket berulang kali gagal memenuhi kuorum, maka proses tersebut berpotensi tidak dapat direalisasikan.

Fraksi PKB tetap akan mencari berbagai jalur lain untuk menjalankan fungsi pengawasan DPRD apabila skenario tersebut terjadi.

"Hak angket ini salah satu cara. Kita tidak pernah tahu ke depan apakah ada perubahan sikap dari fraksi-fraksi yang hari ini belum hadir. Mudah-mudahan hak angket bisa berjalan. Tetapi jika nantinya kembali tidak kuorum, Fraksi PKB tetap akan memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat," sebut Damayanti.

Fungsi pengawasan DPRD tidak hanya terbatas pada penggunaan Hak Angket.  Karena itu PKB akan terus mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. "Kami akan lebih memfokuskan bagaimana fungsi dan tugas DPRD bisa berjalan maksimal, terutama fungsi pengawasan. Yang terpenting adalah bagaimana tanggung jawab kami kepada masyarakat tetap dijalankan," tambahnya.

Terkait batalnya pembahasan Hak Angket yang telah lama dinantikan sejumlah kalangan masyarakat, Damayanti mengakui situasi tersebut cukup menguras energi seluruh pihak.  Namun ia memilih menghormati pilihan politik masing-masing anggota dewan.

"Kami juga tidak bisa memaksakan orang memiliki pandangan yang sama. Setiap orang punya pilihan dan pendapat masing-masing," ungkap Damayanti.

Dia juga menyadari kemungkinan munculnya kekecewaan dari masyarakat akibat belum terlaksananya pembahasan Hak Angket.  Jika nantinya mendapat pertanyaan dari konstituen di daerah pemilihan, Damayanti mengaku akan menjelaskan secara terbuka, kendala utama yang terjadi adalah tidak terpenuhinya syarat kuorum dalam rapat paripurna.

"Saya akan menyampaikan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa dalam paripurna ini, Hak Angket belum bisa dilanjutkan karena terkendala kuorum. Itu yang akan kami jelaskan kepada masyarakat," pungkasnya.

Editor: Aspian Nur