Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud meminta agar pertanyaan terkait ketidakhadiran mayoritas anggota Fraksi Golkar dalam rapat paripurna usulan hak angket ditujukan langsung kepada pimpinan fraksi. 

Menurut pria yang duduk sebagai Penasihat Fraksi Golkar itu, keputusan politik di internal partai memiliki berbagai pertimbangan yang tidak bisa disederhanakan hanya pada satu aspek.

Dalam rapat paripurna yang membahas usulan hak angket tersebut Rabu (10/6/2026) kemarin, Hasanuddin menjadi satu-satunya anggota Fraksi Golkar yang hadir dan bahkan memimpin jalannya sidang.  Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sikap politik Fraksi Golkar terhadap usulan hak angket yang tengah menjadi sorotan publik.

"Jadi kalau keputusan Golkar tidak hadir, mungkin ada pertimbangannya sendiri. Tapi saya hadir kok tadi, bahkan memimpin rapat,” kata Hamas, sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud.

Dalam struktur partai terdapat hubungan berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga daerah yang menjadi bagian dari mekanisme politik internal.

"Di partai itu kami berpatron. Ada DPP, DPD provinsi sampai kabupaten/kota. Kami ini pada dasarnya merupakan representasi partai. Jadi kalau terkait kebijakan fraksi, lebih tepat ditanyakan kepada Ketua Fraksi Golkar," sebut Hamas.

Terkait kelanjutan pembahasan usulan hak angket, Hamas menyebut hasil rapat paripurna telah memutuskan untuk mengembalikan agenda tersebut ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim guna menentukan jadwal berikutnya.

Banmus akan segera menjadwalkan ulang pembahasan tersebut dengan mempertimbangkan agenda DPRD yang saat ini cukup padat.

"Kami berharap secepatnya karena agenda DPRD juga padat, apalagi sudah memasuki pertengahan tahun dan seharusnya fokus pengawasan anggaran mulai berjalan," tutup Hamas.

Editor: Aspian Nur