Penulis: Muhammad Heriansyah 

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG  – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (11/6/2026) pagi tadi yang diinisiasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan jadi momentum penting dalam membangun basis data ekonomi yang akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ditandai oleh arahan dan sambutan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri yang menegaskan pentingnya data sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Aulia Rahman Basri menyampaikan apresiasi kepada BPS yang telah mempersiapkan pelaksanaan sensus dengan melibatkan berbagai pihak di daerah. Menurutnya, pencanangan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari kerja besar untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat Kukar dapat tercatat secara lengkap dan akurat.

“Pembangunan ekonomi yang kuat harus dimulai dari data yang benar, lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” kata Aulia.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, persebaran, dan perkembangan kegiatan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pendataan akan berlangsung selama Juni hingga Agustus 2026 dengan melibatkan sebanyak 586 petugas lapangan yang akan mendatangi berbagai unit usaha dan pelaku ekonomi.

Sensus tersebut akan memotret kondisi ekonomi mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar. Data yang dihimpun mencakup jumlah dan jenis usaha, skala usaha, tenaga kerja, persebaran sektor ekonomi, serta berbagai karakteristik usaha lainnya.

“Melalui data yang valid, pemerintah dapat mengetahui sektor yang tumbuh, sektor yang membutuhkan perhatian, wilayah yang memerlukan dukungan infrastruktur, hingga kelompok usaha yang perlu mendapatkan pembinaan dan akses pembiayaan,” sebut Aulia lagi.

Data ekonomi yang akurat sangat menentukan kualitas perencanaan pembangunan. Menurutnya, tanpa data yang baik, program pembangunan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi referensi penting dalam mendorong pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok, hingga peningkatan iklim investasi di Kukar.

Selain itu, data sensus juga akan membantu pemerintah daerah menyusun program pembangunan berbasis potensi wilayah. Setiap kecamatan memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, jasa, hingga pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Dengan peta ekonomi yang jelas, intervensi pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah,” paparnya.

Aulia mengajak seluruh pelaku usaha di Kutai Kartanegara mulai dari pedagang pasar, pemilik warung, pelaku usaha rumahan, koperasi, UMKM, hingga perusahaan besar untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus serta meminta masyarakat memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas pendata.

“Jawaban masyarakat sangat berharga karena menjadi dasar pemerintah melihat kondisi ekonomi riil di lapangan,” tegas Aulia.

Kekhawatiran masyarakat terkait kerahasiaan data usaha ditepis Aulia yang menegaskan seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan.

“Data Sensus Ekonomi tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun penindakan perizinan. Masyarakat tidak perlu ragu memberikan data yang benar,” terangnya.

Kepada para petugas lapangan diminta agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas, kesabaran, dan profesionalisme. Petugas sensus merupakan wajah negara di tengah masyarakat yang memiliki peran penting dalam memastikan kualitas data yang dikumpulkan.

“Sampaikan tujuan sensus dengan baik, catat setiap jawaban secara teliti dan layani masyarakat dengan sikap santun. Profesionalisme harus menjadi pedoman utama,” pesan Aulia.

Camat, lurah, kepala desa, ketua RT serta seluruh perangkat kewilayahan diminta untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus agar proses pendataan berjalan lancar hingga ke seluruh pelosok daerah.

Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur Mas’ud Rifai, Plh Kepala BPS Kukar Khairil Anwar, para kepala perangkat daerah, organisasi dunia usaha, asosiasi perumahan, hingga petugas lapangan sensus ekonomi.

Editor: Aspian Nur