Penulis: Muhammad Anshori

KORANKAKTIM.COM, TENGGARONG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara (Disdikbud Kukar) menemukan ratusan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan serius. 

Fasilitas yang memprihatinkan ini tersebar dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar Negeri (SDN) hingga Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).

Kepala Disdikbud Kukar Heriansyah menjelaskan, pembenahan menyeluruh belum bisa dilakukan dalam waktu dekat akibat adanya efisiensi anggaran belanja daerah saat ini.

Disdikbud Kukar optimistis kondisi fiskal daerah akan membaik pada tahun anggaran 2027, sehingga proyek rehabilitasi dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bisa digenjot secara massal.

"Mudah-mudahan efisiensi anggaran ini bisa membaik pada 2027 mendatang, sehingga kita bisa mengalokasikan anggaran untuk perbaikan ke sekolah-sekolah yang belum layak saat ini," kata Heriansyah kepada Korankaltim.com Senin (22/6/2026).

Dari temuan di lapangan, potret buram fasilitas pendidikan ini tidak hanya didominasi oleh sekolah-sekolah di wilayah pelosok. Infrastruktur rusak juga ditemukan di wilayah ibu kota kabupaten Kukar seperti salah satu SD di kawasan Bensamar, Kecamatan Tenggarong, yang kondisinya sangat memprihatinkan dan butuh penanganan.

Sebagai solusi jangka pendek, Disdikbud Kukar menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk bergerak memanfaatkan anggaran yang ada. Sekolah diminta mengoptimalkan sisa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKab).

"Untuk solusi sementara perbaikannya kami minta pihak sekolah gunakan dana BOSKab, ini perbaikan untuk kerusakan berkategori ringan. Hal ini dinilai krusial agar kegiatan belajar mengajar harian tidak terganggu," papar Heriansyah. 

Disdikbud Kukar juga gencar berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan pemerintah pusat. Proses mematangkan pendataan sekolah rusak untuk diajukan ke program revitalisasi berskala nasional.

Meski demikian, kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memerlukan pemenuhan aspek legalitas yang ketat. Oleh sebab itu, Disdikbud Kukar kini memprioritaskan percepatan sertifikasi aset tanah sekolah.

"Kami juga mengejar bagaimana proses pensertifikatan sekolah-sekolah kita atas aset tanahnya. Ini harus segera kita lakukan, karena itu syarat untuk mendapatkan dana dari APBN revitalisasi itu,” sebut Heriansyah.

Selain itu, Disdikbud Kukar berencana memaksimalkan peran perusahaan-perusahaan lokal terutama yang beroperasi di wilayah ring satu melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Dunia usaha ini akan didorong untuk ikut andil dalam membenahi sarana fisik, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan. 

Pembenahan di sektor pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, makanya membutuhkan kerja sama lintas sektor. "Masalah pendidikan itu tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah daerah saja, tak hanya kepada Disdik dan sekolah saja, kita harus berkolaborasi dalam masalah ini," sebut Heriansyah.

Editor: Aspian Nur