Penulis: Kusmas Riadi

KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp1,652 triliun. 

Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kutai Barat dengan agenda Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6/2026).

Mewakili Bupati Kubar, Asisten I Sekretariat Kabupaten Kubar Nopandel menyebut Silpa yang cukup besar tidak terlepas dari rendahnya realisasi belanja daerah yang pada Tahun Anggaran 2025 hanya mencapai 68,73 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya serapan anggaran tersebut diantaranya sejumlah kegiatan fisik yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dalam satu tahun anggaran serta adanya proses tender ulang yang menghambat pelaksanaan kontrak pekerjaan.

“Selain itu terdapat Silpa yang bersifat earmark atau dana yang penggunaannya telah ditentukan, terdapat pula anggaran mandatory spending yang dalam pelaksanaannya tidak dapat direalisasikan, serta keterbatasan produk dalam pengadaan belanja modal terkait program P3DN (peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri),” papar Nopandel.

Komponen utama pembentuk Sikpa berasal dari selisih realisasi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi yang dianggarkan sebesar Rp2,795 Triliun terealisasi Rp1,939 Triliun atau menyisakan sekitar Rp855,74 Miliar, sementara belanja modal yang dianggarkan Rp1,498 Triliun terealisasi Rp944,11 Miliar dengan selisih sekitar Rp554,46 Miliar.

Silpa sebesar Rp1,652 Triliun tersebut akan kembali dianggarkan sebagai penerimaan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2026.

Untuk mencegah terulangnya rendahnya serapan anggaran, pemerintah daerah akan memperkuat perencanaan berbasis data dan kebutuhan masyarakat, meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

“Pengelolaan anggaran juga akan dilakukan secara lebih efektif dan efisien dengan mengutamakan program prioritas serta memperkuat pengawasan internal guna memastikan akuntabilitas dan transparansi,” papar Nopandel.

Selain menjawab pertanyaan terkait Silpa, pemerintah daerah juga memaparkan strategi memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah, pendataan ulang wajib pajak, serta peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.

Pemkab Kubar juga menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dasar, pengembangan sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan kesempatan kerja guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah turut menyampaikan apresiasi atas dukungan fraksi-fraksi DPRD serta menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya, pemerintah daerah menyatakan akan terus memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan daerah agar semakin baik di masa mendatang.

Editor: Aspian Nur