Diskusi menghadirkan berbagai kalangan untuk membahas relevansi konsep Trisakti Bung Karno dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda Iswandi menyebut nilai-nilai Trisakti seharusnya menjadi parameter utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah, termasuk perencanaan anggaran dan pembangunan daerah.
Selama ini konsep Trisakti yang meliputi berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan belum sepenuhnya dijadikan landasan dalam penyusunan program pembangunan.
“Kalau Trisakti Bung Karno benar-benar diimplementasikan oleh para pemimpin, maka sebesar-besarnya manfaat pembangunan akan dirasakan oleh rakyat,” kata Iswandi.
“Permasalahannya, selama ini nilai-nilai Trisakti belum sepenuhnya masuk menjadi parameter dalam penyusunan anggaran, kebijakan pembangunan maupun kebijakan sosial dan kebudayaan,” ujarnya kepada Korankaltim.com disela kegiatan.
Dalam diskusi tersebut, berbagai masukan dan pandangan dari narasumber maupun peserta dihimpun untuk dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi itu nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Kota (Pemkota) Samarinda sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Semua masukan yang muncul dalam diskusi ini akan kami rumuskan terlebih dahulu. Nantinya akan menjadi rekomendasi yang diharapkan bisa memberikan nilai tambah dan masukan bagi pemerintah kota dalam menjalankan pembangunan,” sebut Iswandi lagi.
Saat ditanya mengenai sejauh mana pembangunan di Kota Samarinda telah sejalan dengan konsep Trisakti Bung Karno, Iswandi menilai terdapat sejumlah program yang sudah sesuai, namun ada pula yang masih jauh dari harapan.
Ia mencontohkan sejumlah proyek pembangunan strategis di Kota Samarinda seperti Pasar Pagi, Terowongan Samarinda, dan Teras Samarinda yang menurutnya perlu dilihat dari perspektif kepentingan masyarakat.
“Pertanyaannya, pembangunan itu atas nama rakyat atau memang keinginan rakyat? Kalau benar-benar merupakan keinginan rakyat, tentu tidak akan menimbulkan polemik. Tetapi jika hanya mengatasnamakan rakyat, maka ruang perdebatan masih terbuka,” tegasnya.
Meski demikian diakuinya ada program pembangunan yang memang memberikan manfaat bagi masyarakat, sementara sebagian lainnya masih perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan semangat Trisakti.
Editor: Aspian Nur