Penulis: Ayu Norwahliyah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Sepinya aktivitas perdagangan di Gedung Pasar Pagi Samarinda pascarevitalisasi tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan melemahnya daya beli masyarakat, melainkan juga akibat perencanaan pembangunan yang dinilai kurang matang sehingga memicu minimnya kunjungan.

Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo menyatakan situasi tersebut menjadi cerminan dari benang kusut perencanaan sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Tepian. 

Sebab, keberhasilan sebuah pusat perbelanjaan tradisional tidak cukup diukur dari tampilan fisik gedung yang megah, tetapi wajib memperhatikan aspek kenyamanan serta kebutuhan pengguna.

“Tampilan luar boleh bagus, tetapi yang paling penting bagaimana fungsi dan kenyamanannya,” kata Purwadi pada Minggu (21/6/2026).

Ia menilai lesunya nadi perdagangan di Pasar Pagi dipengaruhi dua faktor sekaligus, yakni penurunan daya beli serta kondisi fasilitas yang belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi pengunjung. 

Apalagi, revitalisasi fisik yang menelan anggaran fantastis hingga Rp468,5 miliar tersebut sejak awal dianggap lebih menonjolkan aspek estetika dibanding kebutuhan dasar niaga. “Pedagang seperti terkena dua pukulan sekaligus,” cetusnya.

Salah satu sorotan utama tertuju pada kapasitas parkir yang dianggap tidak sebanding dengan jumlah pedagang yang menempati fasilitas baru tersebut. Imbasnya, kenyamanan aksesibilitas menjadi taruhan.

“Pedagangnya banyak, tetapi kapasitas parkirnya sangat terbatas. Namanya pasar itu tempat jual beli, jadi kenyamanan pengunjung dan akses parkir harus dipikirkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Purwadi mempertanyakan masih adanya lapak kosong di tengah proses distribusi kios yang sebelumnya sempat memicu masalah. Persoalan tersebut harus segera dituntaskan agar investasi bernilai jumbo itu tidak berujung pada pemanfaatan aset yang tidak optimal.

Padahal, besarnya kucuran dana daerah itu diharapkan tidak sekadar mengubah wajah kota menjadi lebih modern, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat luas.

“Ini dibangun dengan uang rakyat, sehingga kualitas pembangunan harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Kendala teknis yang muncul setelah gedung ditempati, seperti tempias air hujan hingga kerusakan pada beberapa fasilitas meski sempat diperbaiki turut memperkuat urgensi dilakukannya evaluasi kualitas pekerjaan.

Oleh sebab itu, dirinya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan peninjauan menyeluruh terhadap proyek ini, termasuk performa pihak kontraktor pelaksana. 

“Persoalan seperti tempias hujan seharusnya sudah dipikirkan sejak awal karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya. 

Editor: Erwin