Kekecewaan tersebut disampaikan Jahidin setelah rapat yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WITA tak kunjung dimulai akibat tidak hadirnya satu pun perwakilan pemprov hingga menjelang siang hari.
Ketidakhadiran pihak eksekutif menunjukkan sikap yang tidak menghormati lembaga legislatif sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Kami ini sejajar dengan pemerintah, minimal ada asisten yang mewakili gubernur. Ini satu pun tidak ada yang hadir. Jadi ini tidak menghargai lembaga," tegas Jahidin kepada Korankaltim.com.
Pernyataan tersebut merupakan sikap pribadinya sebagai anggota DPRD yang menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan kritik terhadap jalannya pemerintahan.
"Ini saya menggunakan bahasa saya, bahasa konstitusional saya, hak saya selaku anggota DPRD. Ini bukan dari pimpinan. Tapi dia tidak menghargai lembaga. Bagaimana kami mau menghargai? Katanya sejajar, bagian yang tidak terpisahkan," paparnya.
Para anggota DPRD beserta tamu undangan telah menunggu lebih dari cukup sejak jadwal rapat ditetapkan namun hingga waktu menunjukkan pukul 11.42 WITA dan resmi ditunda pada pukul 12.00 WITA tidak ada satu pun perwakilan Pemprov Kaltim yang hadir maupun memberikan penjelasan resmi terkait keterlambatan tersebut. "Kami sudah menunggu dua jam lebih. Tamu juga sudah menunggu. Tidak ada kabar sama sekali," sebut Jahidin.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya konfirmasi dari pihak pemprov, Jahidin menyebut komunikasi memang telah dilakukan, namun tidak membuahkan kejelasan terkait kehadiran perwakilan pemerintah dalam rapat paripurna tersebut. "Sudah, sudah ditelepon," ucapnya.
Jahidin menilai ketidakhadiran pemerintah dalam forum resmi DPRD bukan hanya mengecewakan anggota dewan, tetapi juga mencederai harapan masyarakat Kaltim yang menantikan pembahasan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.
Ketika ditanya mengenai rasa kecewanya terhadap absennya pemerintah, Jahidin menegaskan bahwa kekecewaan itu tidak hanya dirasakan dirinya secara pribadi.
"Saya sudah membuat statement itu berarti kecewa. Bukan kecewa saya sendiri, rakyat Kaltim kecewa," tegasnya.
Rapat paripurna tersebut merupakan bagian penting dalam mekanisme pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam agenda itu, pemerintah daerah dijadwalkan memberikan tanggapan dan jawaban atas berbagai pandangan umum yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota keuangan dan Raperda pertanggungjawaban APBD.
Editor: Aspian Nur
