Penulis: Ainur Rofiah 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemanfaatan teknologi informasi terus menunjukkan peran strategis dalam mendukung perkembangan demokrasi di Indonesia. 

Selain mempermudah akses informasi bagi masyarakat, kemajuan teknologi juga dinilai mampu meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat pengawasan publik terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai transformasi digital telah mengubah pola partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Kehadiran media sosial, platform digital, dan layanan informasi berbasis internet membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan maupun pengambilan kebijakan publik.

Menurut Darlis, kemajuan teknologi informasi memudahkan masyarakat mengakses informasi secara cepat dan luas. Teknologi tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai kanal efektif untuk menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, serta mengawasi pelaksanaan program pemerintah secara langsung.

Ia menjelaskan, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu atau proses pergantian kepemimpinan semata. Demokrasi yang kuat juga ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Teknologi informasi memberikan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kepentingan rakyat. Karena itu, literasi digital dan partisipasi publik harus terus diperkuat,” ungkapnya, Senin (22/6/2026).

Lebih lanjut, Darlis menekankan pentingnya peningkatan kemampuan literasi digital di tengah pesatnya arus informasi yang beredar di dunia maya. 

“Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada pihak lain,” sebutnya.

Politis PAN itu mengingatkan, kemajuan teknologi juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, maupun disinformasi yang berpotensi memengaruhi opini publik dan menurunkan kualitas demokrasi. 

“Oleh sebab itu, alangkah baiknya masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijaksana, kritis, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Selain meningkatkan partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi informasi yang tepat juga diyakini dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. 

Dengan keterbukaan informasi serta kemudahan akses terhadap berbagai data publik, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan serta kebutuhan masyarakat.

Darlis berharap sinergi antara kemajuan teknologi, peningkatan literasi digital, dan partisipasi aktif masyarakat dapat terus diperkuat.

Editor: Erwin