SAMARINDA – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak surat konsultasi yang diajukan DPRD Kaltim, dengan agenda mengusulkan pergantian Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim. Hal ini dikemukakan Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun HS, Selasa (17/10) kemarin. 

“Hasilnya belum bisa diterima untuk pergantian posisi wagub Kaltim,” kata Syahrun.  Dirinya menjelaskan, alasan sehingga Kemendagri tidak menerima surat konsultasi tersebut (usulan pergantian wagub), disebabkan terbenturnya UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dimana dalam aturan tersebut tertuang dalam pasal 176 ayat 4 UU Pilkada, pengisian kekosongan jabatan wagub, wakil bupati, dan wakil wali kota dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

“Salah satu itu pertimbanganya, karena sudah melewati 18 bulan,”sebutnya.

Tidak hanya itu, lanjut politikus Golkar ini, alasan tidak diterimanya surat usulan pergantian Wagub Kaltim, karena Kemandagri menganggap, Gubernur Kaltim, S ekprov, para asisten dan para perangkat OPD masih lengkap.

“Itu juga yang membuat pengusulan pergantian wagub tidak diterima,”tambahnya.  Seperti diketahui, usulan pergantian Wagub Kaltim disampaikan DPRD Kaltim melalui Paripurna ke-31 DPRD Kaltim, Rabu (11/10). Dengan agenda terkait kekosongan wagub, setelah wafatnya Mukmin Faisyal. 

Dalam rapat paripurna tersebut ada tiga Fraksi di DPRD Kaltim, yakni Fraksi PAN, Golkar dan Demokrat mendesak ketua DPRD Kaltim HM Syahrun HS, mengintruksikan Komisi I DPRD Kaltim bersurat  pada Kemendagri. DPRD menilai, pergantian wagub, harus dilakukan, sebab dia melihat roda pemerintahan Kaltim kurang maksimal. 

“Memang diaturan sudah jelas, namun kita juga harus memperhatikan kondisi pak Awang. Dan secara umum juga kita ketahui bahwa Sekprov Kaltim, Rusmadi maju di Pilgub Kaltim, jadi otomatis pemerintahan Kaltim kurang maksimal,” kata Dahri.

Dengan hal itu, Dahri mendesak ketua DPRD Kaltim agar mengintruksikan Komisi I DPRD Kaltim bersurat ke Kemendagri.

“Saya berharap, Ketua DPRD bisa secapatnya mengintruksikan Komisi I berkoordinasi dengan Kemendagri, mengusulkan kekosongan Wagub kaltim,” ujar Dahri. 

Senada dengan Dahri, Ketua Fraksi Demokrat Kaltim, Wibowo Handoko berpendapat yang sama, agar Wagub Kaltim ada pengantinya, sebab dia melihat roda pemerintahan kurang berjalan maksimal, sebab Rusmadi saat ini, konsen mengikuti Pilkada Kaltim.

“Menurut hemat kami, kita harus melukan kajian hukum, untuk berkonsultasi dengan Kemandagri, agar mengisi kekosongan  wagub. Sebab kalau tidak dilakukan, roda pemerintahan tidak akan berjalan maksimal,” paparnya. 

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim, Muspandi juga angkat bicara, bagi dia terkait kekosongan wagub tetap harus diusulkan penggantinya, sebab roda pemerintahan kurang berjalan maksimal. (sab)