Penulis: Ayu Norwahliyah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kepastian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Samarinda untuk 2026 masih belum ada kepastian. 

Informasinya, proses seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut kemungkinan baru akan berlanjut pada 2027 mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda Fiona Citrayani menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis (juknis) maupun arahan resmi dari pemerintah pusat mengenai gelombang pengadaan pegawai tahun ini.

“Tahun ini belum ada informasi arahan dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan pengadaan PPPK maupun CPNS,” kata Fiona.

Padahal Pemkot Samarinda sejatinya telah melayangkan usulan persetujuan formasi sebanyak 350 CPNS. Kuota tersebut didominasi oleh kebutuhan tenaga kesehatan serta tenaga pengajar atau guru. 

Meski begitu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) belum memberikan tindak lanjut atas ajuan tersebut. “Sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya seperti apa terkait dengan formasi yang kami sampaikan,” ujar Fiona lagi.

Belum bergulirnya proses seleksi ASN ini disinyalir erat kaitannya dengan kebijakan penataan komposisi pegawai serta langkah efisiensi penggunaan anggaran. 

Kendati demikian, pertimbangan mendasar yang digunakan kementerian terkait belum dibeberkan secara rinci ke pemerintah daerah. “Karena prosesnya penataan. Terus mungkin juga terkait dengan efisiensi bisa jadi,” terangnya.

Tanpa adanya kejelasan jadwal resmi, Pemkot Samarinda pun kini memilih bersiap sembari menunggu arahan teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat agar langkah penataan kebutuhan sumber daya manusia tetap berjalan secara terukur.

"Intinya belum ada informasi terkait dengan proses pengadaan ASN. informasi yang kami dapatkan dari via media di awal Januari," tandasnya. 

Editor: Aspian Nur