3 menit baca2 kali dibaca
Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Berau belum sepenuhnya terurai.
Di tengah persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih dikeluhkan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memilih memperketat pengawasan langsung di lapangan.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, bersama tim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke delapan SPBU. Langkah tersebut tidak hanya untuk melihat ketersediaan stok, tetapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan ketika BBM tersedia.
Sidak merupakan tindak lanjut rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar pada 31 Agustus 2026 malam dan dipimpin Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. Rapat tersebut melibatkan unsur Forkopimda serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang berkaitan dengan distribusi dan pelayanan BBM.
“Ini tindak lanjut hasil rapat Forkopimda kemarin malam. Kami diminta turun langsung melihat kondisi di lapangan,” ujarnya, Rabu (2/9/2026).
Dari hasil pemantauan, Pemkab Berau menemukan pelayanan di sejumlah SPBU belum berjalan optimal. Salah satunya di wilayah Sambaliung. Tim meminta pengelola segera membuka pelayanan apabila stok BBM tersedia agar antrean kendaraan tidak semakin panjang.
Temuan serupa terjadi di SPBU Haji Isa. Saat dilakukan pengecekan, SPBU tersebut belum beroperasi meskipun antrean kendaraan sudah cukup panjang. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena waktu tunggu masyarakat semakin bertambah ketika pelayanan belum dibuka.
Pemkab kemudian meminta pengelola SPBU lebih responsif terhadap kondisi stok dan antrean. Pemerintah menilai ketersediaan BBM harus diikuti dengan pelayanan yang cepat agar tidak terjadi penumpukan kendaraan.
“Kami minta pihak SPBU kooperatif. Kalau stok ada, segera dilayani supaya tidak terjadi penumpukan antrean,” tegasnya.
Pengawasan juga diarahkan pada potensi penyimpangan dalam pembelian BBM. Pemkab Berau tengah menyiapkan surat edaran yang akan mengatur sejumlah ketentuan terkait distribusi dan pembelian BBM. Regulasi tersebut diharapkan dapat mencegah penumpukan sekaligus mengantisipasi praktik pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk kemudian dijual kembali melalui pengecer.
Persoalan penggunaan barcode yang diduga dilakukan berulang kali dalam sehari turut menjadi perhatian. Eva menjelaskan, pengawasan terhadap sistem barcode pada dasarnya merupakan kewenangan Pertamina.
Kendati demikian, pemerintah daerah tetap melakukan pemantauan di lapangan dan meminta pengelola SPBU memastikan operator menjalankan pelayanan sesuai ketentuan.
Pemkab juga menempatkan personel dari sejumlah instansi untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Unsur Polri, Kodim, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan akan ditempatkan di SPBU selama beberapa hari ke depan.
Langkah tersebut menunjukkan penanganan persoalan BBM di Berau mulai diarahkan tidak hanya pada aspek pasokan, tetapi juga pada tata kelola pelayanan di tingkat SPBU.
Pemerintah ingin memastikan BBM yang tersedia benar-benar dapat diterima masyarakat secara tertib dan sesuai ketentuan.
Eva meminta seluruh penanggung jawab SPBU memperketat pengawasan terhadap operator. Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan oknum operator dapat berdampak lebih luas terhadap pengelola maupun SPBU.
“Kami sudah menyampaikan kepada penanggung jawab SPBU agar operator benar-benar diawasi,” katanya.
Hasil sidak terhadap delapan SPBU tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Berau dan Forkopimda. Laporan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk memperkuat pengawasan distribusi dan pelayanan BBM.
Pemkab Berau berharap pengawasan lintas instansi bersama Pertamina dan pengelola SPBU dapat mempercepat pemulihan kondisi.
Di tengah antrean yang masih mengular, sidak delapan SPBU tersebut menjadi ujian bagi seluruh pihak untuk memastikan persoalan BBM tidak berhenti pada soal ada atau tidaknya stok, tetapi juga bagaimana pasokan tersebut dilayani secara tertib, cepat, dan tepat sasaran.
“Targetnya, antrean panjang yang dalam beberapa hari terakhir yang juga mengganggu aktivitas masyarakat dapat segera berkurang dan pelayanan BBM kembali normal,” tandasnya.
Editor: Erwin
Di tengah persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih dikeluhkan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memilih memperketat pengawasan langsung di lapangan.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, bersama tim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke delapan SPBU. Langkah tersebut tidak hanya untuk melihat ketersediaan stok, tetapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan ketika BBM tersedia.
Sidak merupakan tindak lanjut rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar pada 31 Agustus 2026 malam dan dipimpin Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. Rapat tersebut melibatkan unsur Forkopimda serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang berkaitan dengan distribusi dan pelayanan BBM.
“Ini tindak lanjut hasil rapat Forkopimda kemarin malam. Kami diminta turun langsung melihat kondisi di lapangan,” ujarnya, Rabu (2/9/2026).
Dari hasil pemantauan, Pemkab Berau menemukan pelayanan di sejumlah SPBU belum berjalan optimal. Salah satunya di wilayah Sambaliung. Tim meminta pengelola segera membuka pelayanan apabila stok BBM tersedia agar antrean kendaraan tidak semakin panjang.
Temuan serupa terjadi di SPBU Haji Isa. Saat dilakukan pengecekan, SPBU tersebut belum beroperasi meskipun antrean kendaraan sudah cukup panjang. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena waktu tunggu masyarakat semakin bertambah ketika pelayanan belum dibuka.
Pemkab kemudian meminta pengelola SPBU lebih responsif terhadap kondisi stok dan antrean. Pemerintah menilai ketersediaan BBM harus diikuti dengan pelayanan yang cepat agar tidak terjadi penumpukan kendaraan.
“Kami minta pihak SPBU kooperatif. Kalau stok ada, segera dilayani supaya tidak terjadi penumpukan antrean,” tegasnya.
Pengawasan juga diarahkan pada potensi penyimpangan dalam pembelian BBM. Pemkab Berau tengah menyiapkan surat edaran yang akan mengatur sejumlah ketentuan terkait distribusi dan pembelian BBM. Regulasi tersebut diharapkan dapat mencegah penumpukan sekaligus mengantisipasi praktik pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk kemudian dijual kembali melalui pengecer.
Persoalan penggunaan barcode yang diduga dilakukan berulang kali dalam sehari turut menjadi perhatian. Eva menjelaskan, pengawasan terhadap sistem barcode pada dasarnya merupakan kewenangan Pertamina.
Kendati demikian, pemerintah daerah tetap melakukan pemantauan di lapangan dan meminta pengelola SPBU memastikan operator menjalankan pelayanan sesuai ketentuan.
Pemkab juga menempatkan personel dari sejumlah instansi untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Unsur Polri, Kodim, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan akan ditempatkan di SPBU selama beberapa hari ke depan.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Langkah tersebut menunjukkan penanganan persoalan BBM di Berau mulai diarahkan tidak hanya pada aspek pasokan, tetapi juga pada tata kelola pelayanan di tingkat SPBU.
Pemerintah ingin memastikan BBM yang tersedia benar-benar dapat diterima masyarakat secara tertib dan sesuai ketentuan.
Eva meminta seluruh penanggung jawab SPBU memperketat pengawasan terhadap operator. Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan oknum operator dapat berdampak lebih luas terhadap pengelola maupun SPBU.
“Kami sudah menyampaikan kepada penanggung jawab SPBU agar operator benar-benar diawasi,” katanya.
Hasil sidak terhadap delapan SPBU tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Berau dan Forkopimda. Laporan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk memperkuat pengawasan distribusi dan pelayanan BBM.
Pemkab Berau berharap pengawasan lintas instansi bersama Pertamina dan pengelola SPBU dapat mempercepat pemulihan kondisi.
Di tengah antrean yang masih mengular, sidak delapan SPBU tersebut menjadi ujian bagi seluruh pihak untuk memastikan persoalan BBM tidak berhenti pada soal ada atau tidaknya stok, tetapi juga bagaimana pasokan tersebut dilayani secara tertib, cepat, dan tepat sasaran.
“Targetnya, antrean panjang yang dalam beberapa hari terakhir yang juga mengganggu aktivitas masyarakat dapat segera berkurang dan pelayanan BBM kembali normal,” tandasnya.
Editor: Erwin
Pusat gempa berada di laut 24 km selatan Enggano
13 Nov 2026, 14:31:39 WIB • Kedalaman 24 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Sabtu, 14 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
