Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Fasilitas Pos Jaga Tepian Segah atau Pos Segah Riverside yang dibangun dengan anggaran Rp249,9 juta mulai diarahkan untuk dimanfaatkan secara optimal. Bangunan yang rampung pada Desember 2025 tersebut kini diserahterimakan pemanfaatannya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau untuk mendukung pengawasan kawasan Tepian Segah. 

Serah terima ini menjadi langkah Pemerintah Kabupaten Berau memastikan fasilitas yang telah dibangun tidak sekadar menjadi aset fisik, tetapi dapat difungsikan sesuai tujuan pembangunannya, khususnya untuk menunjang pengawasan dan pengelolaan kawasan Tepian Segah. 

Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budisantosa, mengatakan pengaktifan Pos Segah Riverside dibahas melalui rapat koordinasi bersama perangkat daerah terkait. Salah satu poin utama yang disepakati adalah memperjelas pengelolaan aset dan kebutuhan operasional pos. Menurutnya, pencatatan aset tetap dilakukan melalui Disbudpar Berau. Sementara pemanfaatannya akan melibatkan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terutama dalam pengaturan lalu lintas, parkir, ketertiban, dan keamanan kawasan. 

“Yang kita klirkan pertama adalah aset dan pengelolaannya,” ujarnya, Rabu (2/9/2026). Ia menjelaskan, kejelasan pengelolaan menjadi penting karena keberadaan petugas di pos akan berimplikasi terhadap kebutuhan operasional. 

Mulai dari listrik, air, perlengkapan penjagaan hingga fasilitas pendukung bagi petugas harus disiapkan agar pos dapat berfungsi secara berkelanjutan. Tak hanya soal fasilitas, pemerintah juga mulai menyusun pembagian jadwal penjagaan. Skema tersebut akan menyesuaikan karakter aktivitas di kawasan Tepian Segah yang cenderung meningkat pada sore hingga malam hari, terutama ketika kawasan kuliner mulai ramai. 

Pada Rabu (2/9/2026), petugas dari Dinas Perhubungan dapat difokuskan pada pengaturan dan penertiban parkir. Sementara pada sore hingga malam, Satpol PP akan memperkuat pengawasan terhadap ketertiban kawasan. Pembagian tugas tersebut juga akan melibatkan kelurahan dan kecamatan sebagai unsur kewilayahan. Dengan demikian, pengawasan kawasan tidak hanya bergantung pada satu perangkat daerah. 

Yudha menilai keberadaan pos menjadi penting karena Tepian Segah telah berkembang sebagai ruang publik sekaligus kawasan wisata kuliner dan wisata perkotaan. Meningkatnya aktivitas masyarakat harus diimbangi dengan jaminan keamanan, kenyamanan, ketenteraman, dan ketertiban. “Pos ini harus mendukung keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kawasan,” katanya. 

Selain fungsi pengamanan, Disbudpar Berau memiliki rencana mengembangkan Pos Segah Riverside sebagai pusat informasi pariwisata. Pos tersebut nantinya dapat menjadi tempat penyediaan informasi mengenai destinasi wisata di Berau, khususnya objek wisata yang memiliki keterkaitan dengan kawasan perkotaan. Namun, rencana tersebut akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal yang menjadi prioritas adalah memastikan sistem penjagaan berjalan dan kebutuhan operasional pos dapat dipenuhi. 

Yudha menargetkan pembagian jadwal petugas dapat tersusun dalam satu hingga dua pekan ke depan. Setelah itu, pemerintah akan melihat kebutuhan tambahan, termasuk fasilitas istirahat dan kebutuhan dasar bagi petugas yang berjaga. “Target awal kami, jadwal penjagaan sudah ada dalam satu sampai dua minggu,” ungkapnya. 

Pengaktifan pos juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap sejumlah aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan pengunjung. Di antaranya keberadaan pengamen yang mengganggu, hingga aktivitas yang berkaitan dengan konsumsi minuman beralkohol apabila ditemukan di kawasan tersebut. Menurutnya, keberadaan petugas di lokasi diharapkan memberikan efek pencegahan. 

Apabila terdapat laporan dari masyarakat, petugas dapat segera melakukan penertiban sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. “Kalau ada laporan, tentu akan segera ditindaklanjuti,” tegasnya. Pos Segah Riverside sebelumnya dibangun pada akhir 2025 dengan total anggaran Rp249.900.000. Setelah pembangunan rampung, fasilitas tersebut belum langsung beroperasi. 

Kondisi itu kemudian mendorong adanya instruksi agar bangunan segera difungsikan sesuai tujuan awal. Kini, serah terima dan penyusunan pola penjagaan menjadi langkah awal untuk mengubah fungsi pos dari sekadar fasilitas yang telah selesai dibangun menjadi bagian dari sistem pengelolaan kawasan Tepian Segah. 

Bagi pemerintah daerah, tantangannya bukan lagi menyelesaikan pembangunan, melainkan memastikan anggaran yang telah dikeluarkan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan tersebut. “Sekarang momentum untuk memastikan pos ini benar-benar berfungsi,” pungkasnya. 

Editor: Erwin