Penulis: Julika Hengin

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG - Jadwal absensi melalui Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan (SIAP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) harus dievaluasi kembali setelah muncul persoalan terkait jadwal absensi pada aplikasi SIAP yang saat ini masih dalam tahap simulasi.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Devung Paran yang menyebut  dirinya telah berkoordinasi dan memberikan masukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mahulu terkait jadwal absensi tersebut dan ‎BKPSDM menjelaskan jadwal yang saat ini terdapat dalam aplikasi masih merupakan bagian dari simulasi sementara jadwal absensi yang sebenarnya akan diterapkan nantinya adalah mulai pukul 07.30 WITA hingga 09.00 WITA.

‎“BKPSDM menyampaikan ini untuk simulasi. Untuk absensi yang sebenarnya yang akan diterapkan,” kata Devung kepada Korankaltim.com Selasa (1/9/2026) hari ini.

Meski begitu Devung tetap meminta agar jadwal absensi segera dievaluasi. Jika perubahan jadwal pada aplikasi belum dapat dilakukan, BKPSDM diminta segera menerbitkan surat edaran untuk memberikan kejelasan kepada seluruh pegawai mengenai waktu mulai absensi. ‎

“Saya tetap minta agar jadwal tetap dievaluasi dan segera membuat surat edaran terkait dengan jam memulai absen jika aplikasi belum dapat diubah jadwalnya,” tegasnya.

Selama masa simulasi tidak boleh ada pegawai yang diberikan sanksi akibat persoalan jadwal absensi pada aplikasi. ‎“Dalam jangka waktu simulasi tidak ada staf yang disanksi,” sebut Devung.

BKPSDM akan menginformasikan persoalan tersebut kepada penyedia aplikasi agar jadwal absensi dapat disesuaikan. 
‎

Devung berharap penerapan sistem absensi digital di lingkungan Pemkab Mahulu dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sistem. Kejelasan jadwal juga dinilai penting agar pegawai tidak dirugikan selama proses simulasi dan penyesuaian aplikasi berlangsung.

SIAP merupakan sistem yang digunakan Pemkab Mahulu untuk mendukung administrasi pemerintahan dan kepegawaian secara digital, termasuk pencatatan kehadiran pegawai. Melalui sistem tersebut, data absensi dapat dicatat dan dikelola secara lebih terintegrasi sebagai bagian dari pemantauan kedisiplinan dan administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.
‎
Editor: Aspian Nur