Penulis: Julika Hengin

KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) belum mendorong penerapan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti kabupaten setempat.

Wakil Bupati Mahulu Suhuk mengatakan, ASN tetap diminta aktif bekerja dan mendukung kebutuhan pelayanan serta penanganan kondisi di lapangan. ‎Kebijakan tersebut muncul dengan pertimbangan atas keterbatasan jumlah personel, khususnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
‎‎

“Harapan kami PNS kita tetap aktif karena pegawai di Mahulu ini khususnya BPBD dan personel sedikit,” kata Suhuk saat ditanya Korankaltim.com  Kamis (3/9/2026) hari ini terkait penerapan WFH semasa kabut asap yang melanda Mahulu.

Keterbatasan personel di lapangan menjadi satu diantara alasan pemerintah daerah untuk tidak serta-merta menerapkan WFH. ‎Apa lagi dalam kondisi kabut asap dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebutuhan tenaga di lapangan sewaktu-waktu justru akan meningkat.

Pemkab juga telah meminta dukungan dari organisasi perangkat daerah (OPD) lain untuk membantu memenuhi kebutuhan personel di lapangan.

“Makanya saya instruksikan waktu rapat koordinasi, minta bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu. OPD lain nanti yang mungkin tidak ada aktivitas ini kita minta diperbantukan, supaya bisa memenuhi personel yang ada di lapangan,” papar Suhuk.
‎
‎Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena BPBD Mahulu memiliki jumlah personel yang terbatas, mengingat beban kerja semakin besar ketika pada saat yang sama terjadi kejadian kebakaran di wilayah ibu kota kabupaten.
‎

“Kasihan juga BPBD ini sendiri. Karena personel mereka terpecah-pecah,” jelasnya.

Keputusan untuk tetap mengaktifkan ASN tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah daerah terhadap dukungan personel di tengah kondisi kabut asap. ‎ASN dari OPD yang memiliki aktivitas lebih longgar diharapkan dapat diperbantukan untuk mendukung penanganan di lapangan.
‎
‎Dengan kondisi tersebut, Pemkab Mahulu memilih mengoptimalkan keterlibatan ASN dibandingkan menerapkan WFH secara luas, terutama selama kebutuhan personel untuk penanganan kebakaran dan kondisi darurat masih tinggi.

Editor: Aspian Nur
‎