Penulis: Adnan Abdul
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mengidentifikasi sekitar lima SPBU yang diduga berkaitan dengan praktik jual beli kupon antrean BBM bersubsidi yang mana kupon tersebut diperjualbelikan dengan harga mencapai Rp100 Ribu hingga Rp150 Ribu.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan, pemerintah telah mengantongi bukti terkait praktik tersebut namun masih melakukan penelusuran untuk memastikan apakah praktik itu melibatkan pengelola SPBU atau dilakukan pihak lain. “Ada SPBU yang antreannya itu diperjualbelikan antara Rp100 Ribu sampai Rp150 Ribu dan kami memiliki rekaman alat bukti,” tegas Andi Harun.
Praktik tersebut merugikan sopir yang hanya mengandalkan kendaraan untuk mencari nafkah. Mereka terpaksa mengeluarkan biaya tambahan agar bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Persoalan itu menjadi satu diantara alasan Pemkot mengambil alih pengaturan antrean melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dan berharap mekanisme tersebut dapat mencegah adanya pihak yang memanfaatkan antrean untuk mencari keuntungan.
“Bisa jadi ini belum tentu SPBU-nya, tapi ada orang-orang tertentu baik atas nama personal atau mungkin asosiasi yang mengurung ini,” sebut Andi Harun lagi.
Pemkot akan berkoordinasi dengan kepolisian, Pertamina Patra Niaga dan Dishub untuk menelusuri dugaan tersebut. Jika terbukti melibatkan SPBU, pemerintah membuka kemungkinan memberikan rekomendasi penutupan. “Nanti kami akan koordinasi dengan pihak kepolisian, Patra Niaga dan Dishub untuk mengecek lebih jauh ini,” tegasnya.
Untuk jangka panjang, Pemkot Samarinda menyiapkan aplikasi digital guna mengatur antrean BBM bersubsidi. Sistem tersebut dikembangkan Diskominfo dan ditargetkan diuji coba pada awal hingga pertengahan September. “Saya berharap sebenarnya sopir harus berani menolak pembayaran itu. Kalau diancam, lapor polisi,” pungkas Andi Harun.
Editor: Aspian Nur
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan, pemerintah telah mengantongi bukti terkait praktik tersebut namun masih melakukan penelusuran untuk memastikan apakah praktik itu melibatkan pengelola SPBU atau dilakukan pihak lain. “Ada SPBU yang antreannya itu diperjualbelikan antara Rp100 Ribu sampai Rp150 Ribu dan kami memiliki rekaman alat bukti,” tegas Andi Harun.
Praktik tersebut merugikan sopir yang hanya mengandalkan kendaraan untuk mencari nafkah. Mereka terpaksa mengeluarkan biaya tambahan agar bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Persoalan itu menjadi satu diantara alasan Pemkot mengambil alih pengaturan antrean melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dan berharap mekanisme tersebut dapat mencegah adanya pihak yang memanfaatkan antrean untuk mencari keuntungan.
“Bisa jadi ini belum tentu SPBU-nya, tapi ada orang-orang tertentu baik atas nama personal atau mungkin asosiasi yang mengurung ini,” sebut Andi Harun lagi.
Pemkot akan berkoordinasi dengan kepolisian, Pertamina Patra Niaga dan Dishub untuk menelusuri dugaan tersebut. Jika terbukti melibatkan SPBU, pemerintah membuka kemungkinan memberikan rekomendasi penutupan. “Nanti kami akan koordinasi dengan pihak kepolisian, Patra Niaga dan Dishub untuk mengecek lebih jauh ini,” tegasnya.
Untuk jangka panjang, Pemkot Samarinda menyiapkan aplikasi digital guna mengatur antrean BBM bersubsidi. Sistem tersebut dikembangkan Diskominfo dan ditargetkan diuji coba pada awal hingga pertengahan September. “Saya berharap sebenarnya sopir harus berani menolak pembayaran itu. Kalau diancam, lapor polisi,” pungkas Andi Harun.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di laut 44 km selatan Kab. Blitar
12 Okt 2026, 12:28:13 WIB • Kedalaman 101 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Senin, 12 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.40
Dzuhur
12.02
Ashar
15.12
Maghrib
18.05
Isya
19.13
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
