Penulis: Ainur Rofiah 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ekti Imanuel, soroti ancaman defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2026 yang diperkirakan semakin menguat. 

Ekti menyebutkan, potensi defisit daerah dapat menembus angka sekitar Rp2 triliun, seiring dengan tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan sebelumnya.

Dia menegaskan, kondisi defisit tersebut hampir tidak bisa dihindari, meskipun pemerintah daerah telah berupaya melakukan berbagai penyesuaian dan efisiensi anggaran.

Ketidaktercapaian target PAD menjadi faktor utama yang menyebabkan tekanan fiskal semakin besar. Selain itu, sejumlah sektor pendapatan daerah yang selama ini menjadi andalan juga mengalami penurunan signifikan.

“Defisit Rp2 triliun itu sudah hampir pasti. Bagaimanapun upaya dilakukan, kondisinya memang tidak tercapai,” ujar Ekti pada Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan, melemahnya realisasi PAD menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada keseimbangan fiskal daerah. Ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu yang mengalami penurunan juga memperburuk kondisi tersebut.

Situasi ini membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian ulang terhadap postur APBD 2026 agar tetap berjalan sesuai prioritas pembangunan.

Di tengah tekanan fiskal yang terjadi, DPRD Kaltim meminta agar setiap kebijakan pergeseran maupun penyesuaian anggaran dilakukan secara terbuka dan melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Ekti juga menyoroti adanya komunikasi yang dinilai belum optimal, di mana informasi terkait perubahan anggaran kerap lebih dulu diketahui publik dibandingkan lembaga pengawas anggaran itu sendiri.

“Kadang-kadang media yang lebih dulu tahu, sementara Banggar justru belakangan. Karena itu kami minta prosesnya transparan,” tegasnya.

Meski menghadapi tekanan defisit, DPRD memastikan program pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan banyak terdampak oleh kebijakan efisiensi.

Menurut Ekti, pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan, masih sangat dibutuhkan untuk menunjang konektivitas dan pemerataan pembangunan.

“Pembangunan jalan tetap jalan. Yang bisa dikurangi itu seperti perjalanan dinas, makan minum, dan kegiatan operasional lainnya,” jelasnya.

Selain itu, DPRD Kaltim juga menolak wacana pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Ia menilai kebijakan tersebut akan berdampak luas terhadap tenaga pelayanan publik.

Politisi Gerindra itu menegaskan TPP tidak hanya diterima oleh pejabat struktural, tetapi juga menyangkut kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, perawat, hingga ASN pelaksana yang bekerja langsung di lapangan.

“Kalau TPP dipangkas, dampaknya bukan hanya ke pejabat. Guru dan perawat justru yang paling terasa. Ini harus dipertimbangkan,” pungkasnya.

Editor: Erwin