Penulis: Rahmat Surya 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pengamat Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Andi Muhammad Abdi, menilai minimnya respons kepala daerah terhadap pertanyaan media merupakan fenomena yang perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintahan.

Menurut Abdi, dalam satu hingga dua bulan terakhir terlihat adanya kecenderungan Gubernur Kaltim yang tidak lagi memberikan keterangan langsung melalui sesi doorstop interview kepada media, terutama saat muncul berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat.

Dia mengatakan, kondisi tersebut kemungkinan merupakan bagian dari strategi komunikasi yang diterapkan oleh gubernur beserta timnya. 

Langkah itu juga diduga diambil setelah beberapa persoalan komunikasi pemerintah sebelumnya memicu polemik di ruang publik.

“Secara taktis mungkin strategi ini dianggap efektif karena mampu meredam kontroversi yang muncul akibat pernyataan-pernyataan yang menimbulkan perdebatan,” ujar Abdi saat ditemui, Selasa (16/6/2026).

Namun demikian, dia menilai strategi tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik. Sebagai pejabat publik kata dia, gubernur memiliki mandat dari masyarakat untuk mengelola anggaran serta menetapkan kebijakan yang berdampak luas sehingga tetap berkewajiban memberikan penjelasan kepada publik.

“Masyarakat membutuhkan ruang dialog dengan pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami secara utuh, termasuk alasan dan tujuan dari kebijakan tersebut,” ucapnya.

Abdi juga mengingatkan, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi merupakan representasi kepentingan masyarakat yang memiliki hak memperoleh informasi dari pemerintah.

“Ketika wartawan mengajukan pertanyaan terkait kebijakan, sejatinya mereka sedang mewakili masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana kewenangan dan anggaran publik digunakan,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya membandingkan kondisi saat ini dengan periode pemerintahan sebelumnya yang dinilai tetap memberikan ruang kepada wartawan untuk melakukan wawancara. Meskipun jawaban yang diberikan oleh gubernur saat itu tidak selalu menjelaskan seluruh substansi persoalan.

Menurut Abdi, kritik terhadap komunikasi pemerintah seharusnya dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyampaian informasi. “Bukan justru menjadi alasan untuk menghindari interaksi dengan media,” tutupnya.

Editor: Erwin