Penulis: Ainur Rofiah 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, menilai perlambatan ekonomi dan menurunnya gairah investasi di sejumlah daerah tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai dampak langsung dari kebijakan sentralisasi pengelolaan sektor pertambangan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurutnya, perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini merupakan fenomena yang dirasakan secara luas, tidak hanya di Kaltim, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Sabaruddin menjelaskan, pelemahan pertumbuhan ekonomi harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berkaitan. Karena itu, ia menilai kurang tepat apabila perlambatan investasi di Kalimantan Timur hanya dikaitkan dengan kebijakan sentralisasi pengelolaan sektor pertambangan.

Ia menekankan, kondisi ekonomi daerah dipengaruhi banyak variabel, sehingga diperlukan analisis yang menyeluruh sebelum mengaitkan penurunan investasi dengan satu kebijakan tertentu.

“Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kaltim. Hampir seluruh daerah di Indonesia juga menghadapi tantangan serupa. Karena itu, tidak tepat jika seluruh persoalan investasi dan ekonomi langsung dikaitkan dengan sistem sentralisasi atau keberadaan Danantara,” ujarnya, Selasa (16/6/2026).

Ia menambahkan, keputusan investor untuk menanamkan modal di suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh satu kebijakan tertentu. 

Banyak aspek yang menjadi pertimbangan, mulai dari kondisi ekonomi nasional, kemudahan perizinan, kepastian hukum, regulasi daerah yang mendukung dunia usaha, hingga stabilitas keamanan dan politik.

Menurut Sabaruddin, iklim investasi yang sehat memerlukan kepastian dan rasa aman bagi para pelaku usaha. Ketika terjadi dinamika politik yang cukup tinggi di suatu daerah, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap prospek investasi di wilayah tersebut.

Ia menyoroti situasi politik yang belakangan berkembang di Kaltim dan dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan investor sebelum mengambil keputusan bisnis.

“Investor tentu akan melihat berbagai indikator sebelum menanamkan modal. Jika mereka menilai situasi politik tidak stabil atau terdapat ketegangan antara berbagai pihak, baik eksekutif, legislatif maupun pemangku kepentingan lainnya, maka hal itu bisa menjadi pertimbangan tersendiri. Investor membutuhkan rasa aman, kenyamanan, dan kepastian dalam berusaha,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sabaruddin menegaskan investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran investasi tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan sektor usaha, serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus menjaga iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan layanan perizinan, penguatan kepastian hukum, serta membangun komunikasi yang baik dengan pelaku usaha dan investor.

Selain itu, upaya menjaga stabilitas daerah dinilai menjadi faktor penting agar kepercayaan investor tetap terpelihara. 

Dengan iklim investasi yang sehat, sektor usaha, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diharapkan mampu bertahan dan terus berkembang meskipun di tengah tantangan perlambatan ekonomi.

Sabaruddin berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi menjaga stabilitas dan menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sehingga Kaltim tetap menjadi tujuan investasi yang menarik bagi pelaku usaha dari dalam maupun luar negeri.

Editor: Erwin