Penulis: Ainur Rofiah 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan tidak akan menginisiasi penggunaan hak interpelasi terkait polemik yang berkembang di parlemen daerah. 

Meski menilai hak interpelasi lebih realistis dibandingkan hak angket, Golkar memilih menunggu sikap politik dari pihak-pihak yang sejak awal mendorong penggunaan hak angket.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengatakan sejak awal partainya memandang hak interpelasi sebagai opsi yang lebih memungkinkan untuk ditempuh. Menurutnya, instrumen tersebut dapat digunakan sebagai sarana pengawasan tanpa mengabaikan aspek hukum dan stabilitas politik.

Ia menjelaskan, hak interpelasi tetap memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan klarifikasi atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian DPRD.

Selain itu, mekanisme tersebut dinilai lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku.

Usulan interpelasi muncul sebagai bentuk kompromi atas aspirasi sejumlah pihak yang menghendaki penggunaan hak angket sebagai sarana pengawasan terhadap persoalan yang berkembang. 

Dalam pandangan Golkar, pendekatan tersebut dinilai lebih proporsional karena mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari regulasi, tata tertib DPRD, hingga dinamika politik yang ada.

“Ada aspirasi yang menginginkan hak angket, tetapi setelah mempertimbangkan aspek hukum, harmonisasi, dan pertimbangan politik, kami menilai interpelasi menjadi pilihan yang lebih tepat,” ujar Sarkowi, Selasa (16/6/2026).

Meski demikian, hingga saat ini kelompok yang sejak awal mendorong penggunaan hak angket masih mempertahankan sikapnya. Mereka tetap berupaya membawa usulan tersebut ke forum paripurna meskipun agenda yang direncanakan belum berjalan sesuai harapan.

Kondisi tersebut membuat Fraksi Golkar belum melihat adanya kebutuhan untuk mengambil inisiatif baru. 

Sarkowi menegaskan partainya tetap berada pada posisi semula, yakni sebagai pihak yang menawarkan solusi kompromi dan menunggu perkembangan sikap politik dari para pengusul hak angket.

Menurutnya, apabila pihak-pihak yang selama ini memperjuangkan hak angket bersedia mengubah usulan menjadi hak interpelasi, maka peluang untuk membangun komunikasi politik dan mencari titik temu masih sangat terbuka. Logika politik yang dibangun Golkar berangkat dari keinginan menciptakan kesepahaman bersama. 

Oleh sebab itu, partainya tidak akan bergerak sendiri untuk menggalang dukungan interpelasi apabila kelompok pengusul tetap bersikukuh mempertahankan opsi hak angket.

“Kalau pihak yang mengusung hak angket kemudian bersedia menurunkan usulannya menjadi hak interpelasi, tentu ruang dialog terbuka dan bisa dibicarakan bersama,” imbuhnya.

“Tetapi jika mereka tetap menginginkan hak angket, sementara Golkar diminta menginisiasi interpelasi dan mencari dukungan dari fraksi lain, itu bukan posisi yang kami ambil,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memastikan Golkar tidak memiliki agenda untuk mengajukan hak interpelasi secara mandiri. 

Kendati demikian, partainya tetap membuka kemungkinan memberikan dukungan apabila terdapat pihak lain yang lebih dulu menginisiasi usulan tersebut dan tercapai kesepahaman politik yang lebih luas di DPRD Kaltim.

Menurut Sarkowi, setiap keputusan yang berkaitan dengan penggunaan hak DPRD harus melalui pembahasan internal fraksi dan mempertimbangkan berbagai aspek secara matang. 

Karena itu, Golkar tidak ingin tergesa-gesa mengambil langkah yang berpotensi menimbulkan perdebatan baru di parlemen.

Anggota Komisi IV itu juga mengungkapkan secara pribadi dirinya cenderung mendukung opsi interpelasi apabila kelompok pengusul hak angket mengubah pendekatan politik yang ditempuh. Bahkan, ia siap menyampaikan pandangan tersebut dalam pembahasan internal Fraksi Golkar.

Meski begitu, Sarkowi menegaskan pandangan tersebut merupakan sikap pribadinya dan tidak serta-merta mewakili keputusan resmi fraksi, keputusan akhir tetap berada pada mekanisme organisasi dan hasil kesepakatan seluruh anggota fraksi.

Dengan demikian, dinamika penggunaan hak pengawasan DPRD Kaltim masih akan sangat bergantung pada komunikasi politik antarfaksi dalam waktu mendatang. 
Sementara Fraksi Golkar memilih bertahan pada posisi kompromi, peluang munculnya hak interpelasi tetap terbuka apabila terdapat kesediaan dari para pengusul hak angket untuk mencari titik temu yang dapat diterima bersama.

Editor: Erwin