Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah melakukan registrasi ulang bagi sekitar 300 peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti program Pelatihan Siap Kerja. 

Program strategis yang didanai melalui APBD 2026 ini dijadwalkan mulai berjalan pada bulan Juli 2026 mendatang. Langkah ini diambil sebagai bentuk realisasi perencanaan tahun lalu untuk memangkas kesenjangan kompetensi (gap competency) para pencari kerja (pencaker) di daerah. 

Berdasarkan identifikasi di lapangan, mayoritas pencaker kesulitan mendapat pekerjaan di sektor industri akibat tidak memiliki sertifikasi resmi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza mengungkapkan, pemerintah daerah membuka delapan jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Pelatihan tersebut dibagi menjadi dua sektor yakni sektor formal, Operator Alat Berat, Mekanik Alat Berat, Welder 3G (Las), dan K3 Umum.

Kedua, sektor informal seperti Content Creator, Desain Grafis, Sekuriti (Sertifikasi Gada Pratama), dan satu bidang tambahan.

Kata dia, pelatihan di bidang alat berat dan pengelasan (welder) menjadi program yang paling banyak diminati karena tingginya permintaan dari sektor industri perkebunan dan pertambangan.

“Kami tegaskan program ini bukan sekadar memberikan sertifikat, tetapi juga berorientasi pada hilirisasi penempatan kerja,” tegas Dendy, Selasa (16/6/2026).

Kata dia, Distransnaker Kukar secara ketat menyeleksi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) penyelenggara yang memiliki jaringan kemitraan kuat dengan dunia usaha.

Ia menyebutkan, lulusan Welder 3G nantinya diproyeksikan masuk ke industri perkapalan, sedangkan operator dan mekanik alat berat akan diserap oleh sektor pertambangan. 

Selain mengandalkan mitra LPK, pemerintah daerah juga menjajaki kerja sama (PKS) langsung dengan perusahaan besar dan SKK Migas guna mengoptimalkan sisa lima bulan waktu efektif kerja di tahun 2026.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, rekrutmen peserta kali ini difokuskan bagi masyarakat yang berada di data Desil satu sampai Desil lima berbasis data Dinas Sosial.

“Langkah intervensi ini sengaja menyasar kantong-kantong kemiskinan untuk memastikan akses lapangan kerja terbuka bagi warga yang paling membutuhkan,” sebutnya.

Kuota 300 peserta pada bulan Juli ini merupakan pemenuhan target tahap pertama berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan RKPD. 

“Pemerintah membuka peluang pelaksanaan pelatihan tahap kedua pada akhir tahun 2026 ini, dengan catatan melihat ketersediaan dan kemampuan anggaran daerah selanjutnya,” tutupnya.

Editor: Erwin