Penulis: M Rafik

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Ratusan perusahaan tambang di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menunggu kepastian pembukaan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dijanjikan pemerintah pada Juli 2026. 

Kepastian tersebut dinilai krusial karena akan menentukan peluang perusahaan mengajukan tambahan kuota produksi serta menjaga keberlangsungan operasional usaha.

Ketua Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT) Kalimantan Timur, Rd Agah Wahyu Nugraha, mengatakan hingga saat ini perusahaan masih berada dalam ketidakpastian karena mekanisme pengajuan revisi RKAB belum dibuka.

“Informasi yang kami terima dari Pak Dirjen Minerba, perusahaan diberikan kesempatan mengajukan revisi produksi pada Juli. Ini menjadi harapan bagi dunia usaha, tetapi sampai sekarang aplikasinya belum dibuka,” ujarnya kepada Korankaltim.com saat dikonfirmasi, Senin (15/6/2026).

Menurut Agah, kepastian revisi RKAB sangat penting karena menyangkut keberlangsungan operasional perusahaan dan tenaga kerja. Saat ini, perusahaan belum dapat mengetahui apakah tambahan produksi yang diajukan nantinya akan disetujui atau tidak.

Ia menjelaskan, revisi RKAB menjadi semakin krusial setelah pemerintah sebelumnya memangkas target produksi batubara nasional tahun 2026 menjadi sekitar 600 juta ton. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasar dan mendukung upaya perbaikan harga batubara di pasar global.

Namun dalam perkembangannya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memberikan sinyal relaksasi dengan membuka peluang revisi RKAB pada Juli 2026. 

Perusahaan dipersilakan mengajukan tambahan produksi berdasarkan realisasi operasional dan kebutuhan di lapangan setelah laporan semester pertama disampaikan kepada pemerintah.

“Kalau memang revisi itu dibuka, tentu menjadi angin segar. Banyak perusahaan yang menunggu karena produksi yang tersedia saat ini belum tentu sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan,” kata Agah.

Ia menuturkan, persaingan mendapatkan tambahan kuota produksi diperkirakan cukup ketat. Sebab, ruang produksi yang tersedia akan diperebutkan perusahaan tambang dari seluruh Indonesia, bukan hanya Kaltim.

Di Kaltim sendiri terdapat hampir 300 perusahaan tambang yang beroperasi. Dari jumlah tersebut, diperkirakan lebih dari seratus perusahaan masih berharap memperoleh tambahan produksi melalui revisi RKAB.

“Yang menunggu bukan sedikit. Ada perusahaan, kontraktor, sampai pekerja tambang yang berharap ada kepastian dari pemerintah,” ucapnya.

Menurut Agah, keputusan pemerintah pada Juli mendatang bukan sekadar menyangkut angka produksi nasional. Kebijakan itu akan menentukan keberlangsungan aktivitas ratusan perusahaan tambang yang selama ini menjadi penggerak ekonomi daerah, sekaligus menopang ribuan tenaga kerja yang bergantung pada sektor pertambangan.

“Harapannya pemerintah segera memberikan kepastian. Dunia usaha membutuhkan kejelasan agar bisa menyusun rencana produksi, sementara pekerja juga membutuhkan kepastian bahwa kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan,” tuturnya.

Ditambahkannya, bagi industri tambang Kaltim, Juli bukan sekadar batas waktu administrasi revisi RKAB. Bulan tersebut akan menjadi penentu apakah ratusan perusahaan dapat kembali meningkatkan produksi atau justru bertahan di tengah keterbatasan kuota.

 Jika relaksasi yang dijanjikan benar-benar terealisasi, maka kekhawatiran terhadap perlambatan usaha dan ancaman berkurangnya lapangan kerja dapat ditekan. Sebaliknya, jika kepastian kembali tertunda, ketidakpastian di sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kaltim berpotensi semakin panjang. 

Editor: Erwin