Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Destinasi wisata selam unggulan di perairan Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terancam kehilangan daya tariknya. 

Sebanyak 140 meter persegi terumbu karang yang selama ini menjadi magnet wisatawan dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat aktivitas ponton batu bara.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Tanjung Limau, Muhammad Mansur, mengatakan kerusakan ekosistem bawah laut tersebut berdampak langsung terhadap sektor pariwisata lokal. 

Pasalnya, keindahan terumbu karang selama ini menjadi daya tarik utama yang diandalkan pelaku usaha dalam menawarkan paket wisata selam kepada pengunjung.

“Kami kemarin mendata ada sekitar 140 meter persegi area yang karangnya rusak. Ini jelas mengkhawatirkan karena proses karang untuk bisa tumbuh kembali itu lama sekali. Dugaannya kuat tergerus ponton batu bara yang melintas,” kata Mansur, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, perairan di desa tersebut menyimpan potensi wisata luar biasa. Pokdarwis bahkan telah memetakan 13 titik terumbu karang untuk lokasi penyelaman (diving dan snorkeling). 

Dari belasan titik tersebut, ada dua spot ikonik yang menjadi primadona pelancong, yaitu spot KMM dan Coral Garden. Namun, aset wisata ini rawan hancur disebabkan area perairan belum dilengkapi rambu penanda laut.

“Selama ini kami mengantar wisatawan menyelam berdasarkan koordinat 13 titik itu. Makanya kami sangat berharap ada bantuan buoy atau pelampung penanda di permukaan laut, terutama di spot KMM dan Coral Garden. Biar kapal-kapal besar tahu kalau di bawah itu ada surga bawah laut, jadi mereka tidak lewat atau lego jangkar di sana,” harapnya.

Sementara, Kabid Pengembangan Destinasi Wisata Dispar Kukar, M Ridha Fatriantha, mengaku kejadian ini menjadi peringatan keras bagi ekosistem pariwisata yang sedang dibangun masyarakat.

“Pastinya Pokdarwis yang mengelola paket wisata di sana ikut terdampak. Keindahan karang itu sangat menjual sekali untuk destinasi wisata lokal,” ucapnya.

Diakuinya, Pemkab Kukar tidak bisa mengintervensi langsung terkait aturan lalu lintas kapal. Hal ini dikarenakan kewenangan wilayah perairan berada di bawah pemerintah pusat.

Sebagai langkah jangka panjang, Dispar Kukar akan memperkuat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Meski kewenangan wilayah perairan berada di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah masih dapat berkontribusi melalui penguatan peran komunitas lokal dalam menjaga destinasi wisata.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain menggandeng Pokdarwis dan lembaga lingkungan hidup untuk memberikan edukasi berkelanjutan kepada nelayan mengenai pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang sebagai aset wisata dan ekosistem laut.

“Dulu juga pernah ada gerakan penanaman kembali terumbu karang, mungkin aksi-aksi pemulihan destinasi seperti itu bisa digalakkan lagi demi menjaga keberlanjutan wisata kita,” tutupnya.

Editor: Erwin