Penulis: Rahmat Surya

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Sejumlah pelaku usaha penyedia material bangunan untuk proyek dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, mengeluhkan pembayaran yang hingga kini belum mereka terima.

Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Pemprov Kaltim Rabu (10/6/2026) kemarin, dengan harapan pemerintah dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan antara pemasok dan kontraktor.

Maskur, pemilik Toko Jaya Abadi mengatakan dirinya bersama sejumlah penyedia material lainnya masih menunggu pelunasan pembayaran padahal seluruh bahan bangunan telah diterima dan digunakan dalam proyek pembangunan dapur MBG.

"Berbagai upaya komunikasi dengan pihak kontraktor sudah kita lakukan, tetapi hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu pembayaran," ujar Maskur kepada Korankaltim.com Kamis (11/5/2026).

Dalam pembangunan dapur MBG terdapat dua kontraktor yang mengambil material dari tokonya dan beberapa toko lain di Long Ikis. Namun kewajiban pembayaran yang dijanjikan belum juga direalisasikan.

"Bahkan seorang kontraktor sudah tidak dapat dihubungi, walaupun kontraktor lainnya masih berkomunikasi, tetapi belum bisa memberikan kepastian pelunasan," ungkap Maskur.

Akibat kondisi tersebut, tokonya mengalami piutang macet yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 300 Juta. Nilai itu belum termasuk kerugian yang dialami pemasok lainnya.

Sebagai penerima kuasa dari sejumlah subkontraktor dan penyedia material, Maskur menyebut total tunggakan dalam proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 3,5 miliar. Kondisi itu dinilai menghambat perputaran modal dan operasional usaha para pelaku bisnis lokal.

"Karena itu kami meminta Pemprov Kaltim berperan sebagai mediator agar pembayaran dapat segera diselesaikan tanpa harus melalui proses yang berlarut-larut," harap Maskur.

Apabila dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian, para pelaku usaha sebagai pemasok bangunan dapur MBG siap membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional dengan melaporkannya kepada Badan Gizi Nasional sebagai langkah terakhir untuk memperjuangkan hak pembayaran mereka. 

Editor: Aspian Nur