49.742 Peserta BPJS Belum Dialihkan, Pemkot Samarinda Masih Tunggu Jawaban Pemprov Kaltim

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda hingga kini belum menerima jawaban resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terkait surat keberatan yang dikirimkan sebelumnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda Ismed Kusasih mengatakan, selama belum ada keputusan baru, sebanyak 49.742 peserta yang masuk dalam rencana redistribusi masih tetap ditanggung oleh Pemprov Kaltim.

“Belum ada surat balasan. Sampai sekarang kita menunggu balasan resmi. Kita tunggu saja karena ini berkaitan dengan pemerintah secara resmi,” kata Ismed pada Senin, (8/6/2026).

Meski demikian, Dinkes Samarinda telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila kebijakan redistribusi benar-benar diterapkan.

Dua skenario yang disiapkan yakni peserta dialihkan menjadi tanggungan Pemkot Samarinda Samarinda atau kebijakan redistribusi dibatalkan sehingga skema yang berjalan saat ini tetap dipertahankan.

Selain itu, Dinkes bersama tim pemerintah daerah juga menyusun berbagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut terhadap pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Kalau redistribusi terjadi, yang paling penting bagi kami jangan sampai pelayanan kesehatan terganggu. Kita ada persiapan, terutama pada pelayanan kesehatan di 26 puskesmas,” terangnya.

Sebelumnya, Pemprov Kaltim menyatakan proses pengalihan akan dilakukan secara bertahap hingga Juli 2026 agar tidak langsung membebani pemerintah daerah.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Samarinda, Mochammad Arif Surochman, mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai informasi yang beredar terkait kemungkinan adanya kelonggaran waktu pelaksanaan redistribusi hingga pertengahan tahun ini.

“Belum ada yang ditagihkan kepada pemkot karena memang belum ada jawaban terhadap tanggapan surat kami,” jelasnya.

Kendati demikian, Arif berharap Pemprov Kaltim dapat menyetujui poin-poin yang disampaikan Wali Kota Samarinda dalam surat keberatan tersebut.

“Kami berharap dilakukan sesuai surat itu. Harapan kami, apa yang diminta bisa disetujui,” katanya.

Sebagai informasi, Pemkot Samarinda sebelumnya melayangkan surat keberatan atas rencana redistribusi pembayaran iuran BPJS Kesehatan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Langkah ini dikhawatirkan berdampak pada 49.742 peserta asal Samarinda yang selama ini ditanggung oleh Pemprov Kaltim.

Editor: Erwin

49.742 Peserta BPJS Belum Dialihkan, Pemkot Samarinda Masih Tunggu Jawaban Pemprov Kaltim

Berita Terkait

Bazar Teras Samarinda Dibongkar, Aktivitas UMKM Diminta Tak Terpusat

Kawat Tertinggal di Jantung Pasien, Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SOP RSUD AWS Samarinda

Selalu Digelar di Tenggarong, Otorita IKN Siap Hadirkan Festival Erau di Ibu Kota Baru Tahun Depan

Kebakaran Gambut Simpang Pasir Kembali Meluas, Warga Curigai Terkait Patok Tanah

IDI Kaltim Panggil Dokter Kasus Kawat Jantung, Siapkan Penelusuran Internal

Tradisi Berladang Ujoh Bilang Tetap Berjalan, Warga Lebih Waspada Bakar Lahan

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini