Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Program pendidikan bertajuk GratisPol yang digaungkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di era kepemimpinan Rudy Mas’ud – Seno Aji, kembali menjadi pembicaraan hangat.

Meski digadang-gadang mampu membuka akses kuliah tanpa biaya, kebijakan ini justru menimbulkan sejumlah pertanyaan dikalangan mahasiswa dan orangtua.

Anggota DPRD Kaltim Nurhadi Saputra menyebut hingga saat ini pemprov belum memberikan penjelasan rinci terkait teknis pelaksanaan program tersebut. 

Banyak pihak yang mengira GratisPol hanyalah pengganti Beasiswa Kaltim Tuntas padahal menurutnya konsep keduanya berbeda dan memerlukan penjelasan yang gamblang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat mulai dari siapa yang berhak menerima, bagaimana cara mendaftar hingga apakah mahasiswa yang sudah berjalan masa studinya dapat ikut serta,” kata Nurhadi kepada Korankaltim.com Selasa (12/8/2025).

Tanpa sosialisasi yang jelas, program yang awalnya dimaksudkan untuk membantu justru bisa menimbulkan kecurigaan dan menggerus kepercayaan publik. Minimnya informasi mengenai keberlanjutan bantuan pendidikan bagi siswa juga terjadi di jenjang sekolah yang seharusnya dapat diintegrasikan dalam satu skema bantuan pendidikan yang utuh.

Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan didesak segera menyusun pedoman teknis yang mudah dipahami serta melakukan sosialisasi secara masif.  “Mahasiswa aktif yang sudah berjuang di tengah keterbatasan jangan sampai diabaikan,” tegasnya.

Dengan besarnya alokasi anggaran pendidikan di Kaltim, Nurhadi berharap pelaksanaan GartisPol dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Editor: Aspian Nur