Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan penyaluran bantuan sosial permakanan tahun anggaran 2026 berjalan merata di seluruh kecamatan di wilayah sempat.

Hingga pertengahan 2026, bantuan stimulan untuk pemenuhan kebutuhan pokok itu telah disalurkan hingga periode Juli kepada warga yang memenuhi syarat.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dinsos Kukar, Sunarko, mengatakan pada penyaluran terakhir tercatat 27 warga di Kecamatan Loa Kulu menerima bantuan.

Ia menegaskan, wilayah lain yang tidak menjadi lokasi kunjungan langsung tetap mendapatkan hak yang sama melalui distribusi oleh tim teknis lapangan.

Pola penyaluran bantuan pada 2026 mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya dilakukan setiap dua bulan, maka pada semester pertama 2026 penyaluran dirapel menjadi dua tahap dengan interval tiga bulan.

“Penyesuaian kami diambil lantaran sempat adanya kendala kepastian administrasi anggaran di awal tahun,” kata Sunarko, Selasa (23/6/2026).

Lanjutnya rincian paket permakanan yang diterima oleh setiap warga per bulannya seperti lima kilogram beras, satu piring telur dan liter minyak goreng serta kaleng sarden. Kemudian, ada tiga kaleng susu kental manis dan satu botol kecap manis.

Secara akumulatif, Dinas Sosial membidik target total sebanyak 600 keluarga penerima manfaat sepanjang tahun 2026. 

“Kalau untuk sisa alokasi berikutnya, kami merencanakan penyaluran pada Juli-Agustus, kemudian September-Oktober, dan November-Desember 2026 demi mempercepat tertib administrasi laporan keuangan sebelum tutup tahun,” ungkapnya.

Sementara itu, kriteria penerima manfaat program ini difokuskan pada masyarakat rentan, yakni penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia) terlantar, dan anak terlantar yang terdaftar dalam desil satu hingga empat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

“Penerima manfaat mayoritas warga usia non produktif atau kepala keluarga dengan penghasilan yang sangat minim di bawah desil lima,” ucapnya.

Dinas Sosial juga menerapkan kebijakan diskresi kemanusiaan yang responsif di lapangan. Jika ditemukan kasus lansia sebatang kara dengan kondisi rumah tidak layak namun belum tercatat di desil rendah karena data DTKS yang usang, pihaknya akan segera memberikan bantuan darurat. 

“Kami sudah usulkan ke pihak desa atau kelurahan agar segera dapat memperbaiki data administrasi warga tersebut ke Data Kesejahteraan Sosial Nasional,” tutupnya.

Editor: Erwin